Jakarta, pojoksumatera.id – Pemerintah mulai mengimplementasikan kesepakatan perdagangan strategis antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
Langkah ini ditempuh untuk memaksimalkan kepentingan nasional sekaligus menjaga ketahanan energi dan keseimbangan neraca perdagangan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sektor energi mendapat mandat untuk berkontribusi dalam menjaga neraca perdagangan melalui alokasi pembelian energi dari Amerika Serikat senilai sekitar USD15 miliar.
“Kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar USD15 miliar. Dari USD15 miliar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG, dan crude,” kata Bahlil kepada awak media di Washington D.C., Amerika Serikat, Jumat 20 Februari 2026.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut tidak akan menambah total volume impor energi nasional. Pemerintah hanya akan mengalihkan sebagian sumber pasokan dari sejumlah negara mitra ke Amerika Serikat.
“Kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara, di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East maupun beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama, hanya kemudian kita geser,” ujarnya.
Ia menegaskan, mekanisme pembelian tetap mengedepankan prinsip keekonomian yang saling menguntungkan bagi kedua negara serta badan usaha yang terlibat.
“Dalam praktiknya nanti, pembelian ini sudah tentu akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan, baik bagi pihak Amerika Serikat dan badan usahanya, maupun dari pihak Indonesia,” tambah Bahlil.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa Pertamina telah merintis kerja sama dengan sejumlah mitra strategis dari Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Selain itu, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan teknologi pemulihan lapangan minyak.
“Kerja sama ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan best global practices dalam industri minyak dan gas yang dapat mendorong peningkatan produksi nasional,” jelas Simon.
Pemerintah menilai implementasi kesepakatan dagang RI-AS ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan strategis dalam memperkuat kemitraan global, sekaligus memastikan kebijakan energi tetap berpijak pada kepentingan nasional di tengah dinamika lanskap energi global. (***)
