Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Eva Dwiana Walikota Bandar Lampung, meluapkan kekesalannya terhadap Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS) terkait penanganan sungai yang dinilai lamban dan menjadi salah satu pemicu banjir di kota tersebut.
Kekesalan itu disampaikan Eva dalam rapat koordinasi penanganan sungai yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Rapat yang berlangsung cukup tegang itu turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA.
Dalam forum tersebut, Eva menegaskan bahwa persoalan sungai, kali, dan irigasi di daerah bukan merupakan kewenangan pemerintah kota maupun kabupaten.
“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan Balai,” tegasnya.
Eva mengaku telah beberapa kali mendatangi kantor BBWS untuk membahas kondisi sungai yang dinilai berpotensi memicu banjir di Bandar Lampung. Namun hingga kini, menurutnya, penanganan yang dilakukan belum maksimal.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, Pemerintah Kota Bandar Lampung siap membantu dari sisi pembiayaan agar penanganan sungai dapat segera dilakukan.
“Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai,” katanya.
Selain itu, Eva juga menyinggung keberadaan rumah warga di bantaran sungai yang menurutnya telah banyak ditertibkan oleh pemerintah kota.
Ia menilai persoalan banjir tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Bandar Lampung, karena sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung juga menghadapi persoalan serupa.
“Kenapa cuma satu daerah yang disudutkan. Harusnya semua duduk bersama karena ini bukan hanya masalah satu daerah,” ujarnya.
Eva juga menyoroti minimnya kehadiran pihak BBWS di lapangan saat terjadi banjir. Ia mencontohkan kejadian di kawasan Rajabasa, yang merupakan jalan nasional.
“Pernah malam-malam datang, tapi hanya duduk diam. Ketika saya tanya solusinya bagaimana, mereka bilang tidak bisa bicara apa-apa,” katanya.
Meski demikian, Eva menegaskan Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap bekerja maksimal menangani dampak banjir dengan mengerahkan satuan tugas dari berbagai organisasi perangkat daerah.
“Kita punya satgas dari Lingkungan Hidup, Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan PU. Semua turun ke lapangan siang dan malam,” pungkasnya. (Red)
