Lampung, pojoksumatera.id – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, mulai dari personel, peralatan, akses hingga sumber air.
Jihan menilai kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan di Lampung dalam merespons kebakaran saat titik api muncul sudah cukup baik. Namun, langkah pencegahan dan mitigasi sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat.
“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” kata Jihan.
Hal itu disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).
Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Jihan, penguatan kesiapsiagaan menjadi penting karena Lampung tengah memasuki musim kemarau. Berdasarkan paparan BMKG, periode Agustus hingga Oktober perlu mendapat perhatian karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.
Karena itu, Jihan meminta BPBD Lampung bersama instansi terkait segera membuat pemetaan antara wilayah rawan kebakaran dan posisi personel yang dapat dikerahkan.
Pemetaan tersebut, kata dia, tidak hanya mencakup sumber daya pemerintah, tetapi juga personel dari TNI, Polri, instansi terkait, perusahaan, hingga unsur masyarakat.
Selain personel, seluruh peralatan penanggulangan karhutla juga harus dipetakan berdasarkan jenis, jumlah, dan lokasinya. Dengan begitu, petugas dapat langsung mengerahkan peralatan terdekat ketika terjadi kebakaran tanpa harus mencari terlebih dahulu ketersediaannya.
“Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” tegasnya.
Jihan juga meminta Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD memetakan embung, kanal, serta sumber air lainnya, khususnya di wilayah yang memiliki risiko kebakaran tinggi.
Pemetaan akses dan sumber air dinilai penting mengingat sejumlah kawasan rawan memiliki karakteristik geografis yang menyulitkan proses pemadaman. Salah satunya kawasan gambut yang membutuhkan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan dan tidak selalu terlihat secara kasatmata.
194 Titik Panas Terdeteksi
Data BPBD Provinsi Lampung mencatat sebanyak 194 titik panas atau hotspot terdeteksi di Lampung hingga 25 Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 titik tingkat kepercayaan sedang, dan dua titik tingkat kepercayaan rendah. Sebarannya terkonsentrasi di wilayah Lampung bagian utara, timur, dan tengah yang mencakup 11 kabupaten.
Sementara pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB, BPBD mencatat tiga hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang dan 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Pada pembaruan tersebut, belum terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan, sehingga penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga memastikan potensi kebakaran dapat diantisipasi sejak dini. (***)
