Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Persoalan anggaran “Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota” yang digarap Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 mulai menjadi perhatian serius LSM Rubik.
Nilai pagu yang mencapai sekitar Rp457,2 juta dinilai perlu dibuka secara terang, terutama terkait rincian kegiatan, realisasi anggaran, serta pihak penyedia kegiatan.
Perhatian itu datang dari Ketua LSM Rubik, Fery Yunizar, yang menyatakan tengah mempersiapkan laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Lampung.
Fery menegaskan, langkahnya bukan sekadar kritik. Ia mengaku akan membawa persoalan itu ke aparat penegak hukum dengan menyertakan data dan dokumen yang dimiliki untuk kemudian diuji serta diverifikasi pihak berwenang.
“Dalam waktu dekat ini kami akan menyiapkan laporan resmi,” kata Fery saat diwawancarai pojoksumatera.id, Sabtu (29/8/2026).
Fery menjelaskan, jika RUP kedua merupakan kebutuhan baru, perlu dijelaskan kebutuhan seperti apa yang menyebabkan tambahan pagu dalam jumlah besar hanya untuk periode pemanfaatan November hingga Desember.
“Yang perlu dicurigai bukan semata-mata karena penyedianya sama. Yang lebih penting adalah mengapa kebutuhan dengan nomenklatur sama muncul dua kali, lalu paket kedua baru muncul pada November dengan nilai pagu yang jauh lebih besar,” jelas Fery.
Menurut Ia, pola tersebut belum bisa langsung disebut sebagai pelanggaran, tetapi cukup menjadi alasan untuk membuka dokumen pengadaan dan melihat apakah kedua paket memang berdiri sendiri atau sebenarnya memiliki kebutuhan yang sejak awal sudah dapat direncanakan secara lebih utuh.
“Kalau memang kebutuhan kedua itu benar-benar baru, harus ada dasar yang jelas. Tapi kalau ternyata kebutuhannya sudah ada sejak awal tahun, pertanyaannya kenapa tidak masuk dalam perencanaan awal? Ini yang harus dijelaskan, bukan sekadar mengatakan semua sudah tercatat di RUP,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fery menyinggung kondisi pengelolaan anggaran di tengah kebijakan efisiensi pemerintah. Ketika berbagai instansi pemerintah dituntut melakukan penghematan dan mengutamakan belanja yang benar-benar prioritas, justru muncul anggaran ratusan juta rupiah untuk kegiatan meeting dalam kota yang diduga dilaksanakan di hotel.
Fery mempertanyakan urgensi dan kewajaran penggunaan anggaran.
“Di tengah-tengah pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran, kenapa justru ada anggaran ratusan juta untuk meeting dalam kota di hotel? Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Apakah kegiatan seperti ini benar-benar mendesak dan tidak bisa dilakukan dengan fasilitas pemerintah yang tersedia?” tegas Fery. (Kin)
