Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Panggung Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP WK) itu baru saja usai. Di hadapan ratusan warga yang hadir, Erwansyah, kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini menjabat Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bandar Lampung, menutup acara dengan sebuah celetukan yang memantik tanda tanya: “Setidaknya matahari tetap ada.” Kalimat itu diucapkan usai kegiatan di Sukabumi, Bandar Lampung, Minggu, (11/10/2026) sore.
Kalimat tersebut meluncur santai di tengah cuaca politik internal DPD PAN Bandar Lampung yang belakangan sedang diterpa badai. Mulai dari isu skandal perselingkuhan yang merusak citra kader, hingga guncangan rotasi mendadak di tubuh fraksi.
Edison Hadjar yang sebelumnya memegang posisi Ketua Fraksi dilengserkan, lalu posisinya diserahkan kepada Erwansyah.
Saat dikonfirmasi mengenai makna ungkapan puitis namun sarat muatan politik tersebut, Erwansyah tersenyum diplomatis. Ia bergeming bahwa kalimat itu tak ada kaitannya dengan riak internal partai berlogo matahari putih tersebut.
“Ya ini kan di luar daripada konteks. Lepas dari acara PIP, kita tadi sudah menyelesaikan bahwa kenyataan, matahari (cuaca) dalam keadaan redup (berawan),” ujar Erwansyah kepada wartawan usai acara.
“Matahari memberikan penyinaran yang soft buat kita semua. Berharap agar dengan adanya matahari yang soft ini, Indonesia dalam keadaan damai, sejuk. Kita semua bersama matahari,” tambah Erwansyah puitis.
Retorika “matahari redup yang menyejukkan” itu seolah menjadi simbol peran Erwansyah yang kini diposisikan sebagai juru selamat di tengah turbulensi partai.
Pria yang sempat masuk bursa calon Ketua DPD PAN Bandar Lampung dan kini menduduki kursi Sekretaris DPD mendampingi Firmansyah Y. Alfian itu, kini memikul beban ganda: menjaga ritme fraksi di parlemen sekaligus meredam kegaduhan internal.
Baca Juga: Edison Hadjar Turun Tahta
Sebelum melemparkan sanjungan filosofis soal matahari, Erwansyah sempat dibuat sibuk oleh cecaran salah satu ketua RT setempat.
Sang ketua RT mengkritik keras carut-marut penetapan kriteria desil penerima bantuan sosial Kemensos yang dinilai serampangan dan membingungkan warga di tingkat tapak.
Menanggapi hal tersebut, Erwansyah memastikan bahwa persoalan data kemiskinan dan desil ini akan dibawa ke meja hijau pembahasan anggaran.
“Mulai 12 hingga 13 Oktober 2026, kami ada jadwal rapat RKA untuk pembahasan APBD 2027. Setiap komisi akan memanggil dinas sesuai satkernya, dan di Komisi IV kami akan panggil Dinas Sosial,” tegas Erwansyah.
Menurutnya, carut-marut desil merupakan penyakit menahun yang berpangkal pada pemutakhiran data yang lambat di tingkat bawah.
Ia membeberkan bahwa data yang dipakai acuan kerap kali merupakan data usang dari lima tahun lalu, bahkan tak jarang warga yang sudah meninggal dunia justru masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Pemerintah pusat tidak mungkin bisa menyorot semua tanpa data valid dari tingkat RT. Bahkan ada anggota DPR RI yang mengaku sendiri desilnya terdaftar di angka 4 dan mempertanyakan ke mana bantuan itu mengalir selama ini,” tuturnya.
Meski berjanji akan memperjuangkan validasi data ini bersama Dinas Sosial di Komisi IV, Erwansyah menyelipkan realisme, atau mungkin kepasrahan, dari pihak pemerintah dalam mewujudkan sila kelima Pancasila.
“Tentunya tidak bisa seadil-adil mungkin, tapi setidaknya pemerintah berusaha untuk itu,” pungkasnya.
(jk)
