Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pengawasan sektor ketahanan pangan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Upaya tersebut ditandai dengan Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Rabu (15/7/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan mengatakan, pengawasan mencakup perlindungan lahan pertanian, pengelolaan infrastruktur irigasi, sinkronisasi data pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, peran penyuluh pertanian, hingga rantai pasok komoditas dari hulu ke hilir.
Menurut Agus, validitas data yang disampaikan perangkat daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan.
“Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Oleh karena itu, kami berharap data yang disampaikan benar-benar akurat,” kata Agus.
Sementara itu, Marindo mengatakan, Lampung memiliki peran strategis dalam menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional karena merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, terus memperkuat sektor pertanian melalui sejumlah program, di antaranya pengembangan pupuk hayati cair di tingkat desa, stabilisasi harga komoditas strategis, serta Program Desaku Maju untuk memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
Pemprov Lampung juga mendorong pemanfaatan teknologi geotagging untuk mendukung penyusunan neraca pangan yang lebih akurat, pengendalian inflasi, serta kelancaran distribusi komoditas.
Marindo meminta seluruh perangkat daerah terkait mendukung proses pengawasan dengan menyediakan data secara terbuka, memfasilitasi kebutuhan tim BPKP, serta aktif berdiskusi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola sektor pangan.
“Cita-cita pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Karena itu, kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi sangat penting,” ujar Marindo.
Melalui pengawasan terintegrasi tersebut, Pemprov Lampung berharap tata kelola ketahanan pangan semakin kuat sehingga dapat mendukung keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan nasional.
(*)
