Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan sebesar 1,76 persen pada Juli 2026. Angka tersebut menjadi yang terendah di Pulau Sumatera, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
Capaian itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin, (4/8/2026). Rapat yang dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, tersebut juga membahas perubahan regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dalam pemaparan rapat, Yusharto menyebut inflasi Lampung menjadi yang terendah di Sumatera. Sebaliknya, Aceh mencatat inflasi tahunan tertinggi di kawasan tersebut, yakni 5,38 persen.
Secara nasional, inflasi tahunan pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,88 persen. Sementara itu, Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,14 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,65 persen.
Yusharto mengatakan tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan sejak pemerintah pusat dan daerah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi secara rutin pada Oktober 2022. Saat itu, inflasi nasional mencapai 5,95 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga,” ujar Yusharto.
Meski inflasi terkendali, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan perkembangan harga sejumlah komoditas strategis. Beras, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan daging sapi masih menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian karena berkontribusi terhadap tekanan inflasi di berbagai daerah.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan deflasi nasional pada Juli 2026 terutama dipengaruhi penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan tomat menjadi sejumlah komoditas yang mendorong penurunan harga.
Namun, harga beras dan bawang putih masih mengalami kenaikan. Kondisi ini menunjukkan pengendalian harga pangan tetap membutuhkan pemantauan, meskipun sejumlah komoditas mengalami penurunan harga.
Ateng juga menyebut Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah dengan deflasi terdalam di Sumatera. Kabupaten tersebut turut masuk dalam kelompok daerah dengan inflasi tahunan terendah di kawasan itu.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, mengatakan penurunan inflasi Lampung merupakan hasil koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga.
Menurut Yanyan, inflasi bulanan Lampung turun dari 0,55 persen pada Juni menjadi minus 0,49 persen pada Juli 2026. Adapun inflasi tahunan turun dari 2,46 persen menjadi 1,76 persen.
Sementara itu, inflasi tahun kalender Lampung berubah dari 2,40 persen menjadi 1,92 persen dalam periode yang sama.
“Alhamdulillah, inflasi Provinsi Lampung pada Juni dan Juli mengalami penurunan,” kata Yanyan dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, perkembangan inflasi itu sejalan dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Lampung yang dalam beberapa pekan terakhir berada pada level negatif. Meski demikian, pemerintah daerah perlu mempertahankan pemantauan agar perubahan pasokan dan permintaan tidak memicu kenaikan harga kembali.
Yanyan meminta perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dan menindaklanjuti hasil rapat, termasuk dalam pelaksanaan program BSPS di Lampung.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini atau early warning untuk mengantisipasi gejolak harga. Pemantauan perlu mencakup produksi, distribusi, harga harian, ketersediaan pasokan, hingga ekspektasi pasar.
“Saya berharap mekanisme early warning ini terus diperkuat sehingga potensi gejolak harga dapat dideteksi lebih awal. Dengan pemantauan yang detail dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat,” ujarnya.
Posisi Lampung sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah di Sumatera menjadi indikator positif bagi pengendalian harga di daerah. Namun, keberlanjutan capaian tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga pasokan komoditas penting dan merespons perubahan harga di tingkat pasar.
(*)
