Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada akhir 2026 dinilai harus dibarengi dengan pembenahan infrastruktur di daerah.
Ketua Fraksi Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Rama Apriditya, mengingatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan, fasilitas umum, serta kenyamanan warga.
Pernyataan itu disampaikan Rama setelah mengikuti Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat (14/8/2026).
Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan HUT RI ke-81 di Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme ekonomi nasional dapat tumbuh hingga 6 persen pada akhir tahun.
Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada kuartal I dan 5,45 persen pada semester I 2026.
Menurut Rama, pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Rama menilai salah satu indikator kualitas hidup masyarakat adalah tersedianya fasilitas umum yang tertib dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Ia menyoroti masih adanya penyalahgunaan trotoar untuk kepentingan parkir. Rama mencontohkan persoalan di sekitar Fave Hotel yang sebelumnya telah mendapat teguran dari DPRD.
“Trotoar itu fasilitas umum. Sudah ada contoh kemarin di Fave Hotel yang memang kami sudah panggil dan berikan teguran tertulis karena memakai trotoar untuk parkiran,” tegas Rama.
DPRD, lanjut dia, juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penataan parkir di sejumlah titik di Bandar Lampung.
RTH Terancam, Kemiling Jadi Sorotan
Selain fasilitas umum, Rama menyoroti berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat pembangunan permukiman yang semakin masif.
Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kecamatan Kemiling yang memiliki sejumlah kawasan resapan air. Menurutnya, pembangunan harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak memperbesar risiko banjir dan persoalan ekologis lainnya.
DPRD Bandar Lampung, kata Rama, akan memperketat pengawasan terhadap keberadaan RTH sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
Untuk 2027, DPRD bersama Bappeda juga tengah mengkaji kebutuhan serta lokasi RTH baru di setiap kecamatan.
“Untuk di 2027 RTH kita lagi membuat kajian kembali di setiap kecamatan. Nanti tim Bappeda sedang mengkaji titik-titik RTH baru ke depannya,” jelasnya.
Anggaran 2027 Difokuskan Tangani Banjir
Persoalan drainase juga menjadi perhatian serius DPRD. Kondisi cuaca dan ancaman perubahan iklim dinilai membuat pembenahan sistem drainase tidak bisa lagi ditunda.
Rama mengatakan Komisi III telah bersepakat dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan penanganan banjir dalam anggaran 2027.
Konsepnya, pembangunan jalan harus dilakukan bersamaan dengan pembangunan drainase. Keduanya dinilai sebagai satu kesatuan dalam membangun infrastruktur kota.
“Kami bersepakat dengan pemerintah kota fokus di anggaran 2027 untuk penanganan banjir. Maksudnya, kita membangun jalan beserta drainase karena itu satu kesatuan,” ujar Rama.
Rama menegaskan, pembangunan kota harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur yang memadai serta perlindungan terhadap lingkungan.
Di momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, ia mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas publik, kebersihan saluran air, dan ruang terbuka hijau.
“Dalam momentum HUT RI ini, mari kita bersama-sama menjaga fasilitas umum, menjaga kebersihan saluran air, dan tidak merusak ruang hijau yang ada. Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan juga dengan merawat kota kita agar Bandar Lampung makin aman, nyaman, dan bebas banjir,” pungkas Rama. (***)
