Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bandar Lampung.
Dalam rapat tersebut, Eva menanggapi sejumlah pandangan, saran, dan masukan fraksi DPRD mengenai arah perubahan APBD 2026, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, pengelolaan sampah, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Eva menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan target PAD secara terukur.
Menurut Eva, peningkatan PAD diarahkan untuk mendukung program yang memiliki urgensi tinggi serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Sejalan dengan pandangan Gerindra, pemerintah kota fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi UMKM,” ujar Eva Dwiana, Senin (24/8/2026).
Untuk sektor infrastruktur, termasuk persoalan drainase, Eva mengatakan pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah kota juga melanjutkan peningkatan jalan menggunakan rigid beton serta perbaikan jalan lingkungan.
Sementara menanggapi pandangan Fraksi PKS, Eva menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan masukan yang diberikan terhadap perubahan APBD 2026.
“Perubahan APBD 2026 penting terkait peningkatan PAD dalam APBD 2026, kami mohon masukan dari DPRD Lampung,” katanya.
Dalam penanganan banjir, Pemkot Bandar Lampung mendapat dukungan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Pemerintah kota juga menyiapkan langkah penanganan pada empat sungai utama yang dinilai berkaitan dengan persoalan banjir di wilayah Bandar Lampung.
Selain penanganan sungai, Pemkot Bandar Lampung menganggarkan pembangunan sumur resapan di lima titik serta pembuatan biopori di sejumlah wilayah.
Pemerintah kota juga akan merealisasikan satuan tugas (satgas) yang berkaitan dengan penanganan persoalan lingkungan.
Di sektor pengelolaan sampah, Pemkot Bandar Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mengolah sampah menjadi energi listrik.
Melalui Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kota juga terus memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah.
Menanggapi pandangan Fraksi NasDem, Eva kembali menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan yang diberikan. Ia menegaskan APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Belanja akan dilakukan secara efektif dan transparan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.
Eva menegaskan Pemkot Bandar Lampung berkomitmen menjalankan perubahan APBD secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keterbatasan fiskal daerah. (***)
