Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas instansi dan pengawasan komoditas strategis. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, inflasi tahunan Lampung pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung juga mencatat inflasi bulanan sebesar 0,55 persen dan inflasi sejak awal tahun sebesar 2,42 persen.
Hal itu disampaikan Marindo saat memimpin Rapat Teknis Pengendalian Inflasi di Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/7/2026).
Menurut Marindo, kondisi inflasi Lampung masih terkendali. Namun, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan melalui langkah teknis yang berfokus pada aktivitas ekonomi dan komoditas penyumbang inflasi.
“Rapat teknis ini bertujuan menyusun langkah yang lebih terarah dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data terbaru dari BPS, kita perlu lebih fokus pada aktivitas ekonomi dan komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi di Lampung,” ujarnya.
Marindo menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menetapkan skala prioritas pengawasan dengan memfokuskan intervensi pada daerah dan pasar penyumbang inflasi.
Ia juga meminta seluruh pihak mengoptimalkan empat aspek pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan tertinggi di Lampung pada Juni 2026 tercatat di Kabupaten Mesuji sebesar 3,25 persen. Selanjutnya, Kota Metro mencatat inflasi 3,07 persen dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,93 persen.
Sementara itu, inflasi tahunan terendah tercatat di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08 persen.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Biro Perekonomian, serta sejumlah kepala OPD terkait.
(*)
