Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung mengawasi tata kelola sektor ketahanan pangan di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang. Evaluasi lapangan ditargetkan selesai pada minggu pertama Agustus 2026 untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional.
Pengawasan tersebut dibahas dalam Rapat Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Rabu (15/7/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan mengatakan, pengawasan mencakup tujuh topik yang terbagi dalam dua tema utama. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, mengidentifikasi risiko, termasuk potensi kecurangan (fraud), serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola.
Agus mengatakan, Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional karena sektor pertaniannya berkontribusi terhadap produksi pangan Indonesia. Ia meminta tim pengawas menjalankan tugas secara independen dan objektif sesuai standar pengawasan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, pengawasan diperlukan untuk memastikan tata kelola sektor pertanian dan ketahanan pangan berjalan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Marindo, Lampung memiliki tanggung jawab mendukung percepatan swasembada pangan melalui peningkatan produksi, distribusi, dan stabilitas harga pangan.
“Ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memastikan tata kelola sektor pertanian dan ketahanan pangan berjalan selaras dengan Asta Cita Presiden serta regulasi pemerintah pusat,” ujarnya.
Marindo menjelaskan, pembangunan sektor pertanian di Lampung dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu upayanya adalah pengembangan pupuk hayati cair untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Sejak 2025, program tersebut telah diterapkan di sekitar 1.500 titik dari total 2.644 desa di Lampung. Pemerintah provinsi menargetkan program itu menjangkau seluruh desa pada 2027 agar setiap desa dapat memproduksi pupuk hayati cair secara mandiri.
Selain itu, pemerintah provinsi memperkuat komoditas unggulan daerah, termasuk singkong. Menurut Marindo, upaya memperjuangkan penghentian impor singkong mendapat dukungan pemerintah pusat dan berdampak terhadap stabilitas harga di tingkat petani.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mengintegrasikan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta komoditas kopi dan lada melalui Program Desaku Maju. Program tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa dari hulu hingga hilir.
Program Desaku Maju turut dikolaborasikan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kolaborasi ini, kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG diharapkan dapat dipenuhi dari hasil produksi desa sehingga perputaran ekonomi tetap berada di desa sekaligus mendorong hilirisasi produk pertanian.
“Cita-cita kami adalah membangun desa yang memiliki ekosistem ekonomi kuat sehingga generasi muda bangga menjadi petani dan memiliki masa depan yang lebih baik di desanya sendiri,” kata Marindo.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat BPKP Aderial mengatakan, pengawasan bertujuan memperkuat tata kelola sektor pangan, mengoptimalkan peran badan usaha milik negara (BUMN), serta memastikan pencapaian target prioritas nasional di bidang pangan.
Aderial menekankan pentingnya sinkronisasi indikator dan target pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar program yang dijalankan mendukung pencapaian target nasional pada 2026.
Ia meminta dukungan organisasi perangkat daerah dan inspektorat agar evaluasi lapangan di tiga wilayah tersebut dapat diselesaikan sesuai target.
(*)
