Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Pemerintah Provinsi Lampung memetakan kebutuhan air permukaan di berbagai sektor untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan.
Pemetaan dilakukan melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lampung dengan mendata penggunaan air oleh berbagai sektor usaha. Hasil pendataan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi kekeringan, pengelolaan sumber daya air, dan penentuan prioritas pembangunan infrastruktur air.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan perubahan iklim perlu diantisipasi melalui pengelolaan sumber daya air yang terencana dan berbasis data. Ketersediaan air dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, saat membacakan sambutan gubernur dalam kegiatan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Khususnya Fenomena El Nino, di Balai Keratun, Kamis (6/8/2026).
Menurut Yanyan, fenomena El Nino dapat berdampak pada berbagai sektor pembangunan. Penurunan debit sungai dan penyusutan volume air embung berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air baku bagi masyarakat maupun kebutuhan usaha.
“Semakin lengkap dan akurat data yang kita miliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun untuk melindungi masyarakat, dunia usaha, serta keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Yanyan.
Ia mengatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Sementara itu, perkembangan industri dan perkebunan turut meningkatkan kebutuhan air di daerah tersebut.
Pemprov Lampung akan menggunakan hasil pendataan untuk mengidentifikasi wilayah dan sektor usaha yang berpotensi mengalami defisit air selama musim kemarau. Data tersebut juga menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan infrastruktur sumber daya air dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, Eva Nurhayati dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa Juli 2026 diprakirakan menjadi salah satu periode kemarau paling kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak 1991. Musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga November 2026.
Sekretaris Dinas PSDA Lampung, Hermawan, mengatakan anomali iklim El Nino berpotensi menyebabkan curah hujan berada di bawah normal sehingga musim kemarau berlangsung lebih panjang dan kering.
“Pendataan ini akan menjadi dasar perencanaan pengelolaan sumber daya air, pengembangan infrastruktur seperti embung dan jaringan air, serta penyusunan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor usaha dan pembangunan daerah,” ujar Hermawan.
Ia menyebut sejumlah sektor yang membutuhkan pasokan air meliputi pembangkit listrik, perkebunan, industri gula, industri tapioka, industri kelapa sawit, peternakan, dan pertambangan.
Karena itu, Pemprov Lampung meminta perusahaan dan instansi lintas sektor menyampaikan data penggunaan air secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan sekaligus memperkirakan ketersediaan air secara lebih akurat.
Hermawan menegaskan upaya mitigasi kekeringan perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kepentingan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.
“Mitigasi ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan bentuk adaptasi yang wajib dilakukan demi menjaga keberlangsungan sektor usaha dan bisnis dalam jangka panjang. Langkah yang disusun harus adil, tidak mengganggu iklim investasi, namun tetap mampu menjaga kelestarian sumber daya air,” katanya.
Pemprov Lampung juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Salah satunya melalui peluncuran Satelit Lampung 1 pada 5 Agustus 2026 yang diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan secara lebih akurat.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah berharap risiko kekurangan air selama musim kemarau dapat diantisipasi lebih awal, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sektor pertanian dan ketahanan pangan terjaga, serta kegiatan industri dan usaha dapat berlangsung secara berkelanjutan.
(*)
