Bandar Lampung, pojoksumatera.id – DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna untuk menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/82026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyimak arah kebijakan pembangunan nasional yang disampaikan Presiden.
Usai mengikuti rapat paripurna, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui upacara maupun kegiatan seremonial.
Menurut Eva, perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui kontribusi nyata yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab setiap individu.
“Kita alhamdulillah, para pejuang sudah memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Tinggal kita mengisi sesuai porsinya masing-masing,” kata Eva.
Eva mengatakan berbagai agenda yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan perlu mendapatkan dukungan bersama.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat diperlukan agar program pembangunan nasional dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia berharap program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dapat berjalan hingga tingkat daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung.
“Kita harus mendukung program-program pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin maju,” ujar Eva.
Eva menilai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya bersama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian Eva adalah pendidikan. Ia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat.
Eva berharap Kota Bandar Lampung dapat ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan program tersebut.
Namun, untuk program Sekolah Rakyat, Pemkot Bandar Lampung masih menghadapi persoalan ketersediaan lahan. Hal itu berkaitan dengan konsep Sekolah Rakyat yang membutuhkan area luas karena dilengkapi fasilitas asrama bagi peserta didik.
Eva menyebut kebutuhan lahan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat mencapai sekitar tujuh hektare.
“Kalau Sekolah Rakyat yang harus menginap dengan kebutuhan lahan sekitar tujuh hektar, kita belum bisa. Tapi insya Allah, kita yakin dan bismillah,” ujarnya. (***)
