Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi penggerak hilirisasi komoditas lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut Mirza, selama ini sebagian besar perputaran uang dari desa mengalir ke perkotaan. Kondisi tersebut dinilai membuat masyarakat desa belum menikmati secara optimal nilai ekonomi dari sumber daya alam yang dihasilkan wilayahnya.
“Padahal, kita mengetahui bahwa 70 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Demikian pula di Provinsi Lampung, sebagian besar penduduk kita tinggal di wilayah perdesaan,” kata Mirza saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat, (4/9).
Ia mengatakan, Lampung memiliki potensi pertanian yang besar, terutama singkong, padi, dan jagung. Namun, potensi tersebut perlu didukung pengolahan hasil produksi agar nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat di daerah penghasil.
Mirza mencontohkan, desa penghasil jagung dapat mengembangkan usaha pakan ternak. Sementara itu, desa penghasil singkong dapat mengolah komoditas tersebut menjadi produk pangan bernilai tambah. Adapun desa penghasil padi dapat mengembangkan fasilitas penggilingan untuk memproses gabah menjadi beras.
“Inilah yang ingin kita ubah. Keinginan Presiden adalah bagaimana kekayaan yang ada di desa dapat dimaksimalkan sehingga proses peningkatan nilai tambah dilakukan di desa masing-masing,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung, kata Mirza, mengintegrasikan pengembangan KDKMP dengan program Desaku Maju. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan usaha dan hilirisasi komoditas sesuai potensi ekonomi masing-masing desa.
Melalui integrasi itu, pengelolaan potensi lokal diharapkan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi berkembang menjadi kegiatan produksi yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
Mirza juga menyatakan dukungan pemerintah provinsi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terhadap percepatan pembentukan dan pembangunan KDKMP. Ia menilai keterlibatan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI, Polri, kejaksaan, dan masyarakat diperlukan agar koperasi dapat menjalankan fungsi ekonominya.
Menurut Mirza, Lampung berada di peringkat keempat secara nasional dalam pembentukan dan pembangunan KDKMP serta peringkat pertama di luar Pulau Jawa.
“Capaian ini tidak terlepas dari peran Forkopimda yang meyakini bahwa KDKMP merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun dan membangkitkan perekonomian desa,” katanya.
Selain sektor pertanian, KDKMP diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku usaha lokal berkolaborasi dan meningkatkan daya saing.
Mirza juga meminta kepala desa mampu mengidentifikasi serta mengelola potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Menurut dia, pengembangan usaha harus disesuaikan dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki setiap desa.
“Tujuannya hanya satu, bagaimana kekayaan yang dimiliki desa dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di desa masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan sarana KDKMP sedang memasuki tahap finalisasi. Ia menyebut lebih dari 35.000 gudang dan gerai tengah disiapkan untuk mendukung operasional koperasi.
Tahapan berikutnya meliputi validasi, verifikasi bangunan, hingga persiapan operasional. Yandri meminta seluruh pihak mengawal pelaksanaan program tersebut agar koperasi dapat berfungsi sesuai tujuan pembentukannya.
“Kami ingin agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini kita kawal bersama-sama,” kata Yandri.
Ia menjelaskan KDKMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan Asta Cita keenam, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Menurut Yandri, desa memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional karena menjadi sumber berbagai komoditas pangan. Pengembangan hilirisasi di tingkat desa dinilai dapat memperluas kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah juga akan menghubungkan berbagai program pemberdayaan desa, seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya, dan desa tematik, dengan KDKMP. Upaya tersebut akan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) serta pelaku UMKM.
“Melalui semangat Bangun Desa, Bangun Indonesia, kita meyakini bahwa ketika kita membangun desa, sesungguhnya kita sedang membangun Indonesia,” ujar Yandri.
(*)
