KONTEN POP UP
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Pemprov Lampung dan Kejati Perkuat Pengawasan Program Pemerintah

Bandar Lampung, Pojok Sumatera —

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung turut mengawal pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan Jaga Desa. Pengawalan tersebut diharapkan mendukung tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Permintaan itu disampaikan Mirza saat menerima audiensi Kepala Kejati Lampung Taufan Zakaria di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Jum’at, (4/9/2026).

Mirza mengatakan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah. Menurut dia, gubernur memiliki dua fungsi, yakni sebagai kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Pelayanan kepada masyarakat harus terus diperbaiki. Kita harus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mirza.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan program pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, Pemprov Lampung membutuhkan dukungan Kejati dalam mengawal pelaksanaan berbagai program tersebut.

“Program-program pemerintah pusat harus kita kawal bersama agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Baca Juga:  Rolling 51 Kepsek SMA/SMK di Lampung Resmi Berganti

Sementara itu, Taufan Zakaria menyatakan kesiapan Kejati Lampung memperkuat kerja sama dengan Pemprov Lampung. Ia menilai sinergi antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

“Kuncinya adalah pelayanan publik. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Taufan.

Taufan juga meminta jajarannya bekerja lebih optimal dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia mendorong penguatan peran Inspektorat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan koordinasi dan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Selain pengawasan, Kejati Lampung mendorong penguatan kerja sama dengan perangkat hukum di lingkungan Pemprov Lampung. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendampingan hukum dan mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Taufan menegaskan Kejati Lampung siap bersinergi dengan Pemprov Lampung dalam mendukung kebijakan gubernur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(*)

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *