KONTEN POP UP
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Wagub Lampung Dorong Perluasan Perlindungan Pekerja Rentan Berbasis Data

Lampung, pojoksumatera.id – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Upaya tersebut dinilai penting agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam acara Penganugerahan Jamsostek Award 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Senin (5/10/2026).

Wagub Jihan mengatakan, perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional 2025–2045. Hal tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin keenam mengenai perlindungan pekerja rentan untuk menghapus kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat perekonomian nasional

“Di tingkat daerah kita terus menyamakan arah. Bagaimana arah tersebut kita terjemahkan melalui RPJPD Provinsi Lampung dengan mendorong pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, termasuk melalui perluasan perlindungan sosial bagi para pekerja, termasuk pekerja rentan,” ujar Wagub Jihan.

Ia menyebut tantangan perlindungan pekerja di Lampung masih cukup besar. Secara nasional, target perlindungan pekerja rentan pada 2026 ditetapkan sebesar 32,15 persen.

Sementara itu, hingga Agustus 2025, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung telah mencapai sekitar 21 persen.

Baca Juga:  Wagub Lampung Pimpin Sidak Harga dan Mutu Pangan Jelang Idulfitri

“Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri untuk memperluas cakupan perlindungan tersebut. Keterlibatan dunia usaha, perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat perluasan kepesertaan,” ujarnya.

Lanjut, Wagub Jihan juga menekankan pentingnya penggunaan data dalam menentukan penerima manfaat program perlindungan sosial. Menurutnya, kebijakan perlindungan sosial tidak boleh hanya didasarkan pada usulan atau pendekatan administratif karena berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.

“Pemerintah Provinsi Lampung saat ini telah memiliki dan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis untuk mempertajam sasaran dan intervensi pembangunan,” jelasnya.

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *