Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Fakta hukum baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) dengan terdakwa Gubernur Lampung periode 2019-2024 Arinal Djunaidi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu (4/11/2026).
Mantan Ketua DPRD Provinsi Lampung 2019-2024, Mingrum Gumay, secara resmi mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik terkait dugaan penerimaan uang Rp15 juta dari mantan Wakil Ketua DPRD Lampung 2019-2024, Ririn Kuswantari, untuk pengesahan Peraturan Daerah (Perda) BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU).
Di hadapan Majelis Hakim, Mingrum menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sepeser pun terkait pengesahan Perda Perubahan PT LJU maupun pengalihan dana PI 10%.
Dalam pemeriksaan silang, Majelis Hakim mengonfirmasi perbedaan tajam antara narasi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta BAP penyidik dengan kesaksian di bawah sumpah. Hakim lantas meminta kepastian kepada Mingrum perihal konsistensi BAP tersebut.
“Kalau dalam BAP Saudara ini terkait dengan pengesahan Perda (PT LJU). Jadi keterangan Saudara di sini Saudara cabut?” tanya Hakim.
Pertanyaan tersebut dijawab secara lugas oleh Mingrum. “Iya. Jadi enggak ada, kalau kaitannya dengan Perda dapat uang, dikasih uang, enggak ada,” ujar Mingrum.
Mingrum membeberkan bahwa uang Rp15 juta tersebut murni merupakan dana bantuan sukarela untuk logistik konsumsi pengamanan peserta aksi demonstrasi buruh serta mahasiswa saat aksi May Day di Gedung DPRD Provinsi Lampung pada 1 Mei 2023.
Fisik uang tersebut kala itu dipegang oleh almarhum I Made Bagiasa selaku anggota DPRD untuk membelikan makanan karena tidak ada alokasi anggaran resmi di dewan.
Secara kronologis, aksi demonstrasi terjadi pada 1 Mei 2023, sedangkan dana bagi hasil PI 10% baru resmi masuk ke rekening PT Lampung Energi Berjaya (LEB) anak usaha PT LJU pada akhir Juni 2023.
Dengan demikian, dana logistik tersebut dipastikan tidak bersumber dari aliran dana PI 10%. Mingrum mengaku asumsi dalam BAP tersebut muncul akibat pemeriksaan maraton oleh penyidik Kejati Lampung, sementara penyerahan uang Rp15 juta ke kejaksaan dilakukannya atas dasar kehati-hatian dan tanggung jawab moral jabatan, bukan karena merasa menerima suap.
Keterangan itu turut diperkuat oleh Ririn Kuswantari. Saat dicecar tim advokat, Ririn menegaskan dirinya tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Mingrum.
“Yakin. Saya tidak pernah menyerahkan uang,” ujar Ririn, sembari menambahkan bahwa pimpinan dewan tidak pernah bersikap transaksional dalam membahas regulasi daerah.
Selain pencabutan BAP oleh Mingrum, persidangan juga menyoroti pengembalian uang sebesar Rp50 juta oleh Ririn Kuswantari kepada penyidik Kejati Lampung.
Ririn mengaku langkah tersebut didorong oleh pergolakan batin dan rasa takut akan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan.
Fakta persidangan mengungkap bahwa uang Rp50 juta itu diserahkan oleh Direktur Utama PT LEB M. Hermawan Eriadi di ruang kerja Ririn pada rentang Agustus hingga September 2023 dengan dalih tantiem atau bonus resmi direksi atas arahan Arinal Djunaidi.
“Saya merasa bersalah. Walaupun tidak ada saksi, tapi saya merasa ada saksi yang tidak bisa diingkari, yaitu Tuhan saya. Sehingga saya lebih takut pada Allah pada saat itu, sehingga saya membuat pengakuan dan dengan pengakuan itu saya diberikan jalan untuk mengembalikannya,” ungkap Ririn.
Majelis Hakim sempat mencecar Ririn terkait kontradiksi antara klaim hak tantiem internal perusahaan dan perintah eksekutif.
Ketika ditanya mengapa ia tidak mengonfirmasi langsung pencatutan nama tersebut kepada Arinal, Ririn mengaku canggung dan jarang berkomunikasi secara fisik maupun telepon dengan sang gubernur.
Kendati demikian, dalam uji silang bersama tim penasihat hukum Arinal Djunaidi, Ririn menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima uang tunai langsung dari tangan terdakwa, dan tidak ada bukti konfirmasi resmi yang menunjukkan adanya perintah transaksional terkait pengesahan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan BUMD PT LJU.
(jk)
