Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung justru mempertontonkan kebijakan belanja yang melukai rasa keadilan publik.
Berdasarkan penelusuran dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026, dinas yang mengurusi pelayanan perizinan ini kedapatan meloloskan pengadaan gawai super mewah yang diduga kuat hanya demi fasilitas eksklusif pejabat, bukan untuk urgensi pelayanan rakyat.
Paket dengan kode RUP 64139615 bertajuk “Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone” mengindikasikan adanya praktik pengaburan informasi secara sengaja, kejanggalan struktur anggaran, hingga pelanggaran asas kepatutan keuangan negara.
Modus awal yang memicu kecurigaan dalam proyek ini adalah minimnya transparansi informasi barang. Baik dalam perencanaan di SiRUP maupun dokumen realisasi belanja, DPMPTSP dengan sengaja mengunci volume pekerjaan pada frasa normatif: “satu paket telepon genggam dengan spesifikasi pekerjaan HP Samsung.”
Tidak ada tipe. Tidak ada rincian spesifikasi teknis. Namun, jejak digital tidak bisa berbohong. Investigasi silang terhadap etalase penyedia pemenang kontrak, Multi Dimensi Teknologi, berhasil membongkar tabir misteri tersebut.
Dari seluruh lini produk Samsung yang dipajang oleh vendor, hanya ada satu produk yang secara presisi cocok dengan nilai transaksi riil instansi tersebut yakni SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 (F946) 5G 12/256GB seharga Rp20.000.000 di etalase.
Nilai kontrak yang akhirnya disepakati dan dibayarkan oleh dinas adalah Rp19.543.770 (setelah potongan negosiasi tipis sebesar 2,2%). Angka ini menjadi bukti tak terbantahkan (smoking gun) bahwa uang rakyat senilai hampir 20 juta rupiah dikuras habis hanya untuk menebus satu unit ponsel lipat premium.
Meskipun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlindung di bawah legalitas formal metode E-Purchasing dan mengklaim adanya “efisiensi” karena realisasi berada Rp1.188.330 di bawah pagu awal (Rp20.732.100), proses pengadaan ini menabrak sejumlah regulasi administratif dan logika perencanaan:
- Kejanggalan Dual Sumber Dana: Anggaran tunggal sebesar Rp20,7 juta tersebut secara aneh dipecah ke dalam dua alokasi anggaran, yakni Rp11.733.100 dan Rp8.999.000.
Pemecahan nominal secara spesifik ini memicu dugaan adanya manipulasi akun belanja (budget engineering) atau penggabungan paksa dua sub-kegiatan yang berbeda demi meloloskan satu unit barang mewah agar tidak terendus oleh sistem pengawasan internal.
- Kekacauan Linimasa Sistem: Jadwal pemilihan penyedia tercantum berlangsung sejak Juli 2025 hingga Juli 2026, sebuah rentang waktu satu tahun penuh yang tidak masuk akal untuk sekadar membeli sebuah ponsel siap pakai (ready stock). Hal ini mengindikasikan adanya kecerobohan input data atau upaya pengondisian paket yang dipaksakan masuk di akhir tahun anggaran.
Kebutuhan Nyata atau Gaya Hidup Birokrat?
Pengadaan ini cacat secara substansi moral ekonomi. DPMPTSP bertugas melayani perizinan dan investasi masyarakat. Secara nalar logis, tugas pokok petugas lapangan maupun admin helpdesk dinas hanya memerlukan fungsi standar komunikasi, WhatsApp, telepon, kamera dokumen, dan akses web perizinan.
Fungsi operasional tersebut sudah sangat mewah jika diakomodasi oleh tipe SAMSUNG GALAXY A17 5G seharga Rp5.460.000 atau GALAXY A57 5G seharga Rp9.450.001 yang juga tersedia di etalase vendor yang sama.
Pengadaan Belanja Modal Alat Komunikasi DPMPTSP Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 menjadi potret buram bagaimana instrumen digital seperti E-Katalog disalahgunakan untuk melegitimasi pemborosan uang negara. (Kin)
