Lampung, pojoksumatera.id – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2026 di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Kamis (29/10/2026).
Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan Program Strategis Nasional yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Program ini bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani sengketa dan konflik agraria, serta memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
“Melalui program ini, ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah kita kurangi. Sengketa dan konflik agraria kita tangani. Warga mendapat kepastian hukum atas hak tanahnya, dan akses mereka terhadap sumber ekonomi semakin baik,” ujarnya.
Sekdaprov Marindo menjelaskan Reforma Agraria diharapkan mampu menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor agraria.
Ia menyampaikan, salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama adalah menjaga aset milik pemerintah daerah sekaligus memenuhi kebutuhan ruang hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keduanya sama penting. Tugas kita adalah menemukan titik temunya,” tegasnya.
Sekdaprov Marindo menilai, tema Rakor Akhir GTRA Tahun 2026, yakni “Sinkronisasi Penataan Aset dan Penataan Akses dalam Penyelesaian Penggunaan Tanah pada Aset Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reforma Agraria di Provinsi Lampung”, sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini.
Menurutnya, pelaksanaan Reforma Agraria tidak boleh hanya berfokus pada asset reform, berupa legalisasi dan sertifikasi tanah, tetapi juga harus disertai access reform, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Sertifikat memberikan kepastian. Pemberdayaan ekonomi membuat kepastian itu terasa dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Sekdaprov Marindo juga menyoroti kondisi di lapangan, ketika tanah yang menjadi aset pemerintah daerah telah dimanfaatkan atau dikuasai masyarakat selama bertahun-tahun.
Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar menghasilkan keputusan yang adil dan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak.







