Lampung Tengah, pojoksumatera.id – Dugaan praktik pemalakan dana bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Lampung Tengah mulai diusut serius oleh kejaksaan. Sebanyak 83 kepala sekolah penerima bantuan program revitalisasi diperiksa tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan yang berlangsung di Aula Kejari Lampung Tengah sejak pukul 09.00 WIB itu menjadi bagian dari pengusutan dugaan penarikan dana sebesar 15 persen dari anggaran revitalisasi sekolah dasar (SD) oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Lampung Tengah.
Puluhan kepala sekolah bersama sejumlah staf dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan praktik penyimpangan tersebut, termasuk menelusuri siapa pihak yang diduga meminta dan menerima potongan anggaran bantuan sekolah.
Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, mengatakan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah merupakan tindak lanjut atas temuan dugaan penarikan 15 persen dana revitalisasi sekolah.
Menurut dia, penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi data serta keterangan guna mendalami dugaan praktik tersebut.
Geledah Kantor Dinas, Amankan Laptop dan CCTV
Pengusutan perkara ini sebelumnya telah memasuki tahap penggeledahan. Tim kejaksaan diketahui telah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Lampung Tengah dan sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dari penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan, tim mengamankan sejumlah dokumen, satu unit laptop, serta rekaman kamera pengawas (CCTV).
Seluruh barang tersebut dibawa untuk kepentingan pendalaman dan pengumpulan alat bukti.
Sementara itu, terkait identitas pemilik rumah yang turut digeledah, Okky belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.
“Belum bisa disebut, masih rahasia,” ujarnya, di kutip dari headlinelampung.com.
Diduga Datangi Sekolah Minta Jatah 15 Persen
Dugaan praktik pemalakan itu disebut memiliki modus dengan mendatangi sekolah-sekolah penerima bantuan revitalisasi.
Oknum yang diduga berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan Lampung Tengah tersebut disinyalir meminta persentase sebesar 15 persen dari plafon anggaran bantuan yang diterima sekolah.
“Kepada kepala sekolah, oknum tersebut meminta persentase sebesar 15 persen dari plafon anggaran,” jelas Okky.
Dugaan praktik tersebut terungkap setelah kejaksaan menerima informasi dari masyarakat. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui pengumpulan data, penggeledahan, hingga pemeriksaan puluhan kepala sekolah.
Kini, pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah menjadi salah satu langkah penting untuk mengurai dugaan aliran dana, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan ada atau tidaknya tindak pidana dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Kajari Apresiasi Laporan Masyarakat
Di tengah pengusutan kasus tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Rita Susanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada institusinya.
Ia berharap dukungan masyarakat terus mengalir agar Kejari Lampung Tengah dapat menjalankan tugas dan amanah penegakan hukum dengan baik.
“Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas dukungannya. Insyaallah apa yang kami lakukan semuanya amanah,” ungkap Rita.
Rita juga mengungkapkan bahwa Kejari Lampung Tengah dalam waktu dekat direncanakan mengalami peningkatan status menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A.
“Mohon doanya, tidak lama lagi Kejaksaan Negeri Lampung Tengah akan berubah status menjadi Tipe A,” pungkasnya. (***)





