Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung hanya menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada anggota DPRD, Indra Feriza, Fraksi Golkar.
Indra Feriza menjadi viral di pemberitaan online maupun sosial media, setelah dirinya tertidur saat Sidang Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bandar Lampung ke-344, Rabu (17/6/26) kemarin.
Sidang etik yang digelar BK DPRD Kota Bandar Lampung pada Kamis (18/6/26), Indra mengakui dirinya tertidur saat rapat berlangsung. Ia beralasan sedang dalam kondisi sakit dan kelelahan, namun tetap memaksakan hadir karena menghormati undangan peringatan HUT Kota Bandar Lampung. Sebagai bentuk pembelaan, Indra menyerahkan surat keterangan dokter serta resep obat yang dikonsumsinya, obat tersebut memiliki efek samping berupa rasa kantuk yang berat.
“Pada tanggal 17 Juni saya mengakui dan memohon maaf. Saya tertidur karena kelelahan dan sedang dalam kondisi sakit. Namun karena saya menghargai undangan HUT Kota Bandar Lampung, serta kebetulan hadir mantan Ketua HIPMI yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sementara saya juga menjabat sebagai Ketua DPC HIPMI Kota Bandar Lampung, sehingga saya memaksakan diri untuk hadir dalam acara tersebut,” ujar Indra Feriza dalam sidang klarifikasi.
Badan Kehormatan kemudian menyatakan alasan kesehatan tersebut terbukti melalui dokumen medis yang sah. Berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, BK memutuskan memberikan sanksi berupa teguran lisan sesuai ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik.
Di sisi lain, BK berpendapat bahwa aspek kesehatan tidak dapat diabaikan karena telah dibuktikan melalui dokumen medis. Pertimbangan tersebut menjadi dasar utama mengapa sanksi yang dijatuhkan tidak lebih berat.
Kasus ini akhirnya tidak hanya berbicara tentang seorang anggota dewan yang tertidur saat rapat. Lebih dari itu, peristiwa tersebut kembali membuka perdebatan mengenai disiplin kerja, tanggung jawab moral pejabat publik, menjaga kepercayaan lembaga legislatif. (Kino)
