Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILVA) dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan menjadi sorotan dalam pembahasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Dalam rapat pembahasan, Asroni menyinggung besarnya porsi SILVA yang digunakan dalam pembiayaan daerah. Menurutnya, dari total pembiayaan sekitar Rp126 miliar, ketergantungan terhadap SILVA perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Ia menilai, apabila pelaksanaan kegiatan terlalu bergantung pada ketersediaan SILVA, maka proses eksekusi program berisiko mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut, kata dia, dapat berdampak pada rendahnya realisasi program maupun pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai keterlambatan program terjadi karena kita terlalu bergantung pada SILVA. Mengapa sampai bergantung pada SILVA, itu cukup mencengangkan,” ujar Asroni dalam rapat Banggar, di DPRD Bandar Lampung, Kamis (30/7/206).
Menurut Asroni, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan kajian terhadap mekanisme pembiayaan yang selama ini diterapkan. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui penyebab utama keterlambatan pelaksanaan program, sekaligus memastikan sumber pembiayaan dapat mendukung percepatan realisasi kegiatan.
Asroni juga mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran maupun keterlambatan pelaksanaan program tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Desti Mega Putri, mewakili Sekda Bandar Lampung, memberikan penjelasan terkait struktur penerimaan pembiayaan daerah. Ia mengatakan bahwa komponen pembiayaan tidak hanya berasal dari SILVA, tetapi juga ditopang oleh pinjaman daerah.
Menurut Desti, secara umum penerimaan pembiayaan terdiri atas dua komponen utama, yakni SILVA dan pinjaman daerah. Dengan demikian, pembiayaan pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber, melainkan berasal dari kombinasi beberapa instrumen pembiayaan yang telah direncanakan.
Meski demikian, penjelasan tersebut tidak mengurangi perhatian Asroni terhadap besarnya porsi SILVA dalam struktur pembiayaan. Ia menilai kondisi tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah daerah dapat menyusun strategi pembiayaan yang lebih seimbang dan tidak berpotensi menghambat pelaksanaan program ketika terjadi kendala pada salah satu sumber pembiayaan.
Lebih lanjut, Asroni menekankan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari proses perencanaan anggaran, penetapan sumber pembiayaan, hingga pelaksanaan program di lapangan. (Kin)
