Lampung Timur, Pojok Sumatera —
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, sepanjang 2026 tercatat sebanyak 16 kejadian dengan luas area terdampak mencapai 6.984 hektare. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah pusat memperkuat upaya mitigasi, pemadaman, dan pemulihan kawasan konservasi tersebut.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke TNWK, Kamis, (3/9). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan kebakaran dan perlindungan ekosistem kawasan konservasi.
Jihan mengatakan, kebakaran yang terjadi pada akhir Agustus menjadi tantangan serius karena keterbatasan akses kendaraan, sumber air, serta sarana dan prasarana pemadaman.
“Walaupun akses tersebut sangat sulit dijangkau, alhamdulillah dalam waktu satu hari kebakaran di hotspot yang pertama dapat dikendalikan,” ujar Jihan.
Penanganan karhutla melibatkan tim gabungan dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan unsur terkait lainnya. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui 20 kali pengeboman air atau water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta kesiapsiagaan helikopter untuk pemadaman udara jika diperlukan.
Jihan mengatakan, berdasarkan pemantauan menggunakan kamera drone, sejumlah titik panas masih ditemukan di kawasan lahan gambut TNWK. Kondisi tersebut berpotensi memicu kebakaran susulan sehingga membutuhkan koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga fungsi TNWK sebagai kawasan konservasi, terutama bagi satwa yang dilindungi, seperti gajah Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra.
“Kami berharap kunjungan Komisi IV DPR RI pada hari ini dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap program-program konservasi, khususnya yang ada di wilayah Lampung,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Tim Rombongan, Abdul Haris Almashari, mengatakan TNWK merupakan kawasan penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Namun, kawasan tersebut menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berulang hampir setiap tahun.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI ingin memastikan kesiapsiagaan dan deteksi dini, efektivitas penanganan dan pemadaman, serta pelaksanaan mitigasi dan pemulihan pascakebakaran.
Abdul Haris menegaskan, pengendalian karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pengelola taman nasional. Upaya tersebut membutuhkan sinergi Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sekitar kawasan.
“Komisi IV DPR RI hadir untuk mendengarkan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan kebijakan, serta memastikan fungsi pengawasan berjalan secara optimal dalam mendukung pelestarian Taman Nasional Way Kambas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar TNWK Zaidi melaporkan, kebakaran sepanjang 2026 didominasi vegetasi semak rawa dan padang alang-alang. Sebagian besar kejadian menimbulkan kerawanan di enam resor di bagian barat kawasan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga.
Menurut Zaidi, peningkatan kebakaran terjadi pada Agustus seiring kondisi cuaca ekstrem, fenomena El Niño, dan angin kencang. Kebakaran besar pada 27–28 Agustus membakar sekitar 912 hektare di wilayah utara TNWK.
Tim gabungan akhirnya berhasil memadamkan kebakaran tersebut pada pukul 18.45 WIB, menurut laporan Balai Besar TNWK.
Zaidi mengatakan, berdasarkan pemantauan pihaknya, satwa kunci di kawasan tersebut tetap terpantau dalam kondisi sehat. Populasi yang dilaporkan meliputi sekitar 12 harimau Sumatra, 150–200 gajah Sumatra liar, serta 63 gajah jinak. Adapun kondisi populasi badak Sumatra tidak dirinci dalam laporan tersebut.
Untuk mencegah kebakaran berulang, pengelola TNWK memperketat patroli dan membangun sekat bakar. Pengelola juga menyiapkan langkah penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi memicu kebakaran maupun mengancam kelestarian kawasan.
Zaidi mengatakan, sesuai arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, posko gabungan dan patroli akan terus disiagakan secara intensif setidaknya hingga Oktober 2026, sembari memantau perkembangan kondisi cuaca.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak, anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Lampung Timur, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Pudyatmoko, serta perwakilan pemerintah daerah dan instansi terkait.
(*)
