Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Konsumsi protein hewani masyarakat Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional meski provinsi ini memiliki surplus produksi daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras. Pemerintah Provinsi Lampung menilai kondisi tersebut menjadi tantangan dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi protein hewani masyarakat Lampung yang bersumber dari daging, telur, dan susu mencapai 15,62 gram per kapita per hari. Angka itu berada di bawah rata-rata nasional sebesar 17,42 gram per kapita per hari dan menempatkan Lampung pada posisi kelima terbawah secara nasional.
Rendahnya konsumsi tersebut juga terlihat dari pengeluaran penduduk untuk membeli daging, telur, dan susu yang rata-rata hanya Rp65.184 per kapita per bulan. Nilai itu menjadi yang terendah kedua di Sumatera setelah Aceh, sedangkan Kepulauan Riau mencatat pengeluaran Rp125.002 per kapita per bulan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan ketersediaan komoditas peternakan yang melimpah belum sejalan dengan tingkat konsumsi masyarakat.
“Provinsi Lampung sebenarnya mengalami surplus yang sangat aman untuk komoditas pangan hewani. Namun, ada disparitas antara ketersediaan dan tingkat konsumsi masyarakat,” kata Lili di Bandar Lampung.
Menurut dia, surplus produksi tidak otomatis menjamin masyarakat dapat mengakses dan memenuhi kebutuhan gizi. Kondisi tersebut juga dipengaruhi daya beli serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi protein hewani.
Berdasarkan Prognosis Supply-Demand 2026 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung, neraca komoditas peternakan daerah mencatat surplus pada sejumlah produk utama.
Surplus daging sapi dan kerbau mencapai 1.213,8 ton dengan ketahanan stok 14 hari. Sementara itu, daging ayam ras mengalami surplus 22.996,1 ton dengan ketahanan stok 68 hari. Adapun surplus telur ayam ras mencapai 46.863,7 ton dengan ketahanan cadangan hingga 138 hari.
Lili menjelaskan, rendahnya konsumsi protein hewani dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain pendapatan rumah tangga, kebiasaan konsumsi, tradisi, dan literasi gizi.
Namun, menurut dia, tingkat pendapatan bukan satu-satunya faktor penentu. Aceh dan Bengkulu, yang memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di bawah Lampung, justru mencatat konsumsi protein hewani lebih tinggi.
“Artinya, preferensi, kesadaran gizi, dan pola alokasi pengeluaran keluarga memegang peran yang sangat krusial,” ujarnya.
Untuk meningkatkan konsumsi protein hewani, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan intervensi dari sisi pasokan dan permintaan.
Dari sisi pasokan, pemerintah akan menyalurkan bantuan ternak produktif, seperti unggas dan kambing perah, kepada masyarakat perdesaan. Program ini ditujukan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan daging, telur, dan susu secara mandiri di tingkat rumah tangga.
Sementara dari sisi permintaan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui fasilitasi akses permodalan, kemitraan usaha, serta bimbingan teknis pengolahan produk peternakan bernilai tambah.
Pemerintah juga merencanakan edukasi gizi melalui kampanye konsumsi pangan asal ternak dan Gerakan Konsumsi Telur Dua Butir per Hari. Upaya tersebut akan diperkuat melalui integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, pemerintah akan mendorong stabilisasi harga pangan hewani agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan penetrasi pasar berkala dan Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT).
Lili berharap integrasi program dari hulu hingga hilir dapat memastikan surplus produksi peternakan Lampung turut meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga.
“Melalui integrasi program hulu ke hilir, kita ingin memastikan komoditas peternakan yang berlimpah ini tidak hanya mengisi pasar luar daerah, tetapi menjadi sumber gizi utama bagi anak-anak dan keluarga di Lampung demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” kata dia.
(*)
