Solo, pojoksumatera.id – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).
Salah satu agenda yang diikuti Eva Dwiana adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Rapat tersebut dihadiri sejumlah wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam.
Dalam forum tersebut, Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah pusat, terutama terkait sinkronisasi program nasional dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing pemerintah kota.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah.
APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kebijakan tersebut dinilai perlu lebih mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan setiap daerah.
Selain persoalan transfer ke daerah, APEKSI juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penataan belanja pegawai serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing pemerintah daerah.
Hal tersebut penting agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga kualitas pelayanan publik, sekaligus mampu merespons berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Melalui forum APEKSI, pemerintah kota dari berbagai daerah terus mendorong agar kebijakan pemerintah pusat dapat lebih selaras dengan kondisi di lapangan.
Aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih efektif dan pembangunan di tingkat kota dapat dilakukan sesuai karakteristik, kapasitas, serta kebutuhan masing-masing daerah. (***)
