Jakarta, pojoksumatera.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengusulkan agar ekspansi jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret dihentikan apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan optimal.
Usulan itu disampaikan Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 12 November 2025. Ia menegaskan keberpihakan pemerintah harus diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri dalam rapat tersebut.
Menurutnya, pembangunan koperasi desa tidak akan efektif jika di saat yang sama jaringan ritel besar terus memperluas ekspansi hingga ke pelosok. Ia menilai skala bisnis yang timpang membuat persaingan tidak seimbang.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Itu artinya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tuturnya.
Yandri menyebutkan, jumlah gerai dua ritel modern tersebut telah melampaui 20.000 unit secara nasional. Angka itu dinilai mencerminkan dominasi kuat di pasar ritel, termasuk di wilayah pedesaan.
“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyatakan dukungan terhadap penguatan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, ia mengingatkan pembatasan ritel modern memerlukan perencanaan yang matang.
“Sekarang kita tunggu, Pak, mau BUMDes kek, mau Kopdes kek, yang penting itu untuk masyarakat desa. Bukan untuk yang lain. Dominasi lah desa itu dengan Kopdes, kita dukung. Dominasi lah desa itu dengan BUMDes, kita dukung sepenuhnya Pak Menteri,” kata Lasarus.
Ia menekankan perlunya peta jalan atau roadmap yang jelas apabila pemerintah hendak membatasi dominasi minimarket. Menurutnya, langkah tersebut tidak sederhana karena menyangkut kepentingan investasi dan strategi bisnis jangka panjang pelaku usaha.
“Jadi, saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti pemerintah mengambil ini,” ujarnya.
Wacana pembatasan ritel modern bukan hal baru. Sejumlah daerah pernah menerapkan moratorium izin minimarket guna melindungi pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. Namun implementasinya kerap berbenturan dengan regulasi investasi dan upaya menjaga iklim usaha yang kondusif.
Di sisi lain, penguatan koperasi desa menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan desa-kota. Kopdes Merah Putih digagas sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dengan tujuan memperpendek rantai distribusi, meningkatkan daya tawar petani dan UMKM desa, serta menjaga sirkulasi ekonomi tetap berputar di tingkat lokal.
Meski demikian, tantangan yang dihadapi koperasi desa tidak ringan. Selain persoalan permodalan dan tata kelola, Kopdes juga harus bersaing dengan jaringan ritel modern yang memiliki sistem distribusi efisien, teknologi terintegrasi, serta dukungan modal besar. (***)
