Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Ketidakjelasan penanganan dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Tanggamus tahun anggaran 2021 memicu kemarahan mahasiswa. Aksi yang digelar di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (7/4/26).
Aliansi mahasiswa Lampung turun ke jalan menilai penanganan kasus yang diduga melibatkan sekitar 40 anggota DPRD Tanggamus itu berjalan di tempat. Kasus ini lama mencuat ke publik serta menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan anggaran negara.
Massa aksi mempertanyakan keseriusan Kejati Lampung. Langkah yang diambil sejauh ini hanya sebatas pengawasan tanpa keberanian naik ke tahap penindakan.
“Segera tetapkan tersangka, jangan hanya berputar di pengawasan tanpa kejelasan,” tegas salah satu orator di tengah aksi.
Mahasiswa menduga adanya praktik penyalahgunaan anggaran yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak di lembaga legislatif daerah.
Lebih lanjut, Mahasiswa mendesak adanya kejelasan status hukum para pihak yang diduga terlibat, termasuk sejauh mana proses penyelidikan dan penyidikan telah berjalan. Kejati Lampung harus transparan perkembangan penanganan perkara.
Namun, Kejati Lampung justru tidak menghadirkan pimpinan untuk berdialog langsung dengan massa aksi. Ketidakhadiran itu semakin memicu kritik dan memperkuat kesan kurangnya keseriusan institusi dalam merespons tuntutan masyarakat.
Kepala Seksi Penerangan Hukum, Ricky Ramadhan, mewakili Kejati Lampung, menjelaskan bahwa pimpinan tidak dapat hadir karena sedang menjalankan agenda di Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara korupsi di Lampung.
“Beliau tidak bisa hadir. Bukan karena menghindari, karena ada kegiatan di Kejagung penanganan korupsi di Lampung” ujar Ricky di hadapan massa.
Ia menegaskan bahwa Kejati Lampung tetap berkomitmen menangani kasus tersebut, memastikan proses berjalan secara transparan. Menurut Ricky, tim penanganan perkara telah diturunkan untuk mengawal proses hukum.
“Kami sudah menghadirkan tim penanganan. Proses tetap berjalan dan kami pastikan transparansi,” katanya.
Meski demikian, pernyataan itu belum cukup meredam kekecewaan mahasiswa, tanpa langkah konkret penetapan tersangka. Komitmen yang disampaikan hanya sebatas janji normatif.
Mahasiswa menegaskan terus mengawal kasus ini hingga ada perkembangan signifikan, mereka membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak direspons secara serius.
Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Tanggamus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Lampung. (Red)
