Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan kepengurusan tiga forum strategis untuk memperkuat kerukunan dan menjaga stabilitas daerah di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (7/7/2026).
Ketiga forum tersebut yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung periode 2026–2030, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2025-2029, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) periode 2026-2030.
Mirza mengatakan, ketiga forum memiliki peran penting dalam menjaga persatuan masyarakat, memperkuat toleransi, serta mengantisipasi potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat Lampung.
Menurut dia, keberagaman suku, agama, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan yang perlu dijaga melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong.
“Ekonomi bisa naik turun, tetapi persatuan, kerukunan, dan persaudaraan tidak boleh goyah. Semua persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah,” kata Mirza.
Ia meminta pengurus FKUB, FPK, dan FKDM menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Ketiga forum juga diharapkan memperkuat komunikasi lintas kelompok serta melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Mirza menilai, stabilitas sosial menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan situasi yang aman dan kondusif.
Ia juga menyoroti potensi ekonomi Lampung, terutama sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan sekitar 70 persen penduduk. Lampung menghasilkan berbagai komoditas, antara lain padi, jagung, ubi kayu, pisang, nanas, kopi, lada, dan tebu.
Selain pertanian, Lampung juga menjadi salah satu sentra produksi sapi, kambing, dan unggas di Indonesia.
Mirza mengatakan, potensi tersebut perlu dikelola melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat menjaga keramahan terhadap pengunjung dari luar daerah agar potensi Lampung dapat berkembang.
“Saya titip amanah ini, saya titip masyarakat Lampung, saya titip perdamaian Provinsi Lampung, saya titip kerukunan Provinsi Lampung, dan saya titip kemajuan Provinsi Lampung kepada bapak ibu sekalian,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung Achmad Saepulloh mengatakan, pembentukan ketiga forum tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
FKUB beranggotakan 21 orang yang bertugas memfasilitasi dialog antarumat beragama, menyerap aspirasi masyarakat, dan memberikan rekomendasi kepada gubernur terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Adapun FPK beranggotakan 37 perwakilan etnis, paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan. Forum ini bertugas memperkuat pembauran kebangsaan melalui dialog, sosialisasi, dan pemberian rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, FKDM bertugas menghimpun dan mengoordinasikan informasi masyarakat mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Informasi tersebut menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi dini.
Achmad mengatakan, pengukuhan ketiga forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama, mempererat persatuan, serta mewujudkan kehidupan masyarakat Lampung yang aman, damai, dan harmonis.
(*)
