Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Pemerintah Provinsi Lampung membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 yang diikuti 47 pejabat pimpinan tinggi pratama dari pemerintah daerah dan kementerian.
Pembukaan pelatihan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung di Gedung Pusiban, Selasa (14/7/2026). Pelatihan berlangsung hingga 13 November 2026 dengan tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”.
Saat membacakan sambutan Gubernur Lampung, Marindo mengatakan penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) diperlukan untuk menghadapi disrupsi global, perubahan iklim, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Menurut dia, birokrasi tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak perubahan melalui inovasi dan kolaborasi.
“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman dalam membaca perubahan, serta keberanian untuk menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Marindo.
Ia mengatakan pembangunan daerah harus sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga ekosistem dan memitigasi dampak perubahan iklim.
Marindo menjelaskan, isu lingkungan dalam pelatihan tersebut mencakup tiga fokus utama, yakni kepemimpinan adaptif untuk mempercepat penataan ruang berwawasan lingkungan, perlindungan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, serta peningkatan ketahanan iklim dan mitigasi bencana.
Ia juga meminta peserta memastikan proyek perubahan yang disusun selama pelatihan dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pastikan setiap aksi perubahan yang Saudara susun tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar menjadi inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Army Winarty, mengatakan persoalan lingkungan tidak lagi dapat ditangani hanya oleh perangkat daerah yang membidangi urusan teknis.
“Lingkungan hidup hari ini adalah sebuah isu pembangunan, isu ekonomi, isu fiskal, isu terkait dengan keamanan manusia, isu kesehatan, isu energi, sekaligus isu tata kelola pemerintahan,” ujar Army.
Menurut Army, perubahan iklim dan meningkatnya ancaman bencana menuntut pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan data serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Penanganan bencana juga perlu diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi jangka panjang, bukan hanya respons saat keadaan darurat.
Ia mencontohkan, persoalan banjir tidak cukup diselesaikan melalui perbaikan drainase. Pemerintah juga perlu memperhatikan tata ruang, penyusutan kawasan resapan air, koordinasi antarinstansi, serta perubahan perilaku masyarakat.
Melalui PKN Tingkat II, peserta diharapkan mampu mengembangkan pola kepemimpinan yang kolaboratif dan antisipatif dalam menghadapi persoalan pembangunan. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Army menegaskan, pemimpin birokrasi perlu berani berinovasi dan meninggalkan pola kerja yang tidak lagi sesuai dengan tantangan saat ini.
“Pemimpin yang adaptif adalah pemimpin yang berani membuang logika hari kemarin, berani berinovasi, dan siap membentangkan layar transformasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia demi kesejahteraan,” katanya.
(*)
