Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Bola panas dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian menyeret Eka Afriana, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, akhirnya dibawa ke tingkat nasional. Lembaga Korporasi Rakyat (Konsorsium Penyambung Aspirasi Rakyat) memastikan akan membawa persoalan tersebut ke Mabes Polri.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Setelah setahun terakhir penanganan perkara di tingkat daerah dinilai belum menunjukkan perkembangan yang memuaskan, Korporasi Rakyat memilih membawa persoalan tersebut langsung ke Jakarta.
“Rabu ini akan kami bawa ke Mabes Polri. Kami ingin persoalan ini mendapat perhatian serius dan tidak terus-menerus berhenti tanpa kejelasan,” kata Ketua Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, kepada pojoksumatera.id, Minggu (8/11/2026).
Laporan ke Mabes Polri menjadi ujian nyata bagi keberanian dan konsistensi penegakan hukum. Mereka mendesak aparat tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menelusuri seluruh dokumen, memeriksa pihak terkait, serta mengungkap apakah benar terdapat tindak pidana dalam proses administrasi kepegawaian tersebut.
“Kami ingin membuktikan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat atau orang-orang yang memiliki pengaruh politik. Jangan sampai muncul kesan ada pihak yang kebal hukum,” jelas Zahriansyah.
Selisih Tahun Kelahiran
Persoalan ini bermula dari dugaan ketidaksesuaian data identitas Eka Afriana ketika mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Way Kanan pada 2008.
Berdasarkan informasi dan laporan masyarakat yang didapat Korporasi Rakyat, adanya dugaan perubahan tahun kelahiran Eka Afriana dari 25 April 1970 menjadi 25 April 1973.
Perbedaan itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan persyaratan batas usia maksimal pendaftaran CPNS yang berlaku saat itu.
Menariknya, Eka Afriana diketahui merupakan saudara kembar kandung Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Informasi mengenai hubungan keluarga tersebut semakin menyedot perhatian publik karena terdapat perbedaan tahun kelahiran dalam dokumen yang dipersoalkan.
Namun, dugaan tersebut tetap harus diuji melalui pemeriksaan dokumen asli, data kependudukan, arsip kepegawaian, serta keterangan instansi yang berwenang.
Dalih Gangguan Mistis
Kontroversi semakin menarik perhatian setelah muncul penjelasan yang dikaitkan dengan faktor spiritual, gangguan mistis, hingga ritual ruwatan untuk menerangkan persoalan usia.
Dalih semacam itu tidak dapat menggantikan pembuktian administratif maupun hukum.
Dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen, yang harus diperiksa adalah keaslian dokumen, riwayat penerbitannya, kesesuaian data, serta ada atau tidaknya unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum.
Karena itu, Korporasi Rakyat mendesak agar persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan penjelasan, melainkan diuji secara objektif melalui mekanisme hukum.
Setahun Dinilai Mandek
Mengapa persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat selama ini belum memperoleh kejelasan hukum sebagaimana diharapkan pelapor?
Aduan masyarakat dan aksi penyampaian aspirasi disebut telah berulang kali dilakukan di Lampung. Namun, menurut Korporasi Rakyat, perkembangan penanganannya belum memberikan kepastian yang memadai.
Kondisi tersebut meminmbulkan kekhawatiran bahwa penanganan perkara berpotensi kehilangan momentum apabila tidak segera ditindaklanjuti secara transparan.
Mabes Polri dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam dugaan manipulasi dokumen tersebut.
Zahriansyah menegaskan pihaknya ingin seluruh proses berjalan terbuka, profesional, dan tidak terpengaruh kedudukan maupun hubungan kekuasaan pihak yang disebut dalam laporan. (Kin)
