Jakarta, Pojok Sumatera —
Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyepakati 19 program strategis untuk mendukung pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi selama empat tahun ke depan.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan Sinergi tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung. Penandatanganan dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala BRIN Arif Satria di Kantor BRIN, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Gubernur yang akrab disapa Mirza itu mengatakan, kerja sama tersebut merupakan komitmen untuk mendorong pembangunan daerah yang berlandaskan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan inovasi.
Menurutnya, kebijakan pembangunan perlu berbasis bukti agar program yang dijalankan memberikan manfaat terukur dan berkelanjutan.
Mirza menyebut Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, energi, dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui hilirisasi dan pemanfaatan teknologi.
Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, riset dan teknologi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya berkembang di lingkungan laboratorium.
Ia menjelaskan, pelaksanaan kerja sama akan melibatkan sinergi sumber daya manusia, infrastruktur riset, kompetensi, dan pendanaan dari kedua pihak.
Sebanyak 19 program strategis disusun melalui kolaborasi tiga kedeputian BRIN, lima organisasi riset BRIN, serta lima organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung. Kelima OPD tersebut yakni Balitbangda, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Perkebunan.
Salah satu program yang disiapkan adalah pengembangan Pusat Riset Kolaborasi Cassava bersama Universitas Lampung untuk menghasilkan varietas unggul ubi kayu dengan kadar pati tinggi.
Dalam kolaborasi tersebut, BRIN akan menyediakan tenaga ahli, teknologi, pendampingan teknis, dan dukungan pendanaan riset. Sementara itu, Pemprov Lampung akan memfasilitasi lahan uji, data lapangan, koordinasi pemangku kepentingan, serta dukungan pembiayaan melalui APBD.
Nota kesepakatan tersebut mencakup delapan sektor prioritas, yakni sains dan edukasi keantariksaan, kedaulatan pangan dan inovasi pertanian, tata niaga dan stabilitas harga, teknologi terapan bagi petani, peternakan terintegrasi, ekonomi desa dan kreatif, kelautan dan perikanan, serta kebijakan dan tata kelola daerah.
Program di sektor pertanian antara lain pengembangan varietas unggul ubi kayu, pengendalian penyakit lada dan hama kelapa, efisiensi rantai pasok cabai dan bawang, penerapan irigasi pintar, serta pengendalian hama terpadu berbasis digital.
Di sektor peternakan, kerja sama mencakup pengembangan reproduksi dan pakan sapi pejantan serta integrasi usaha sapi dan kelapa sawit. Adapun sektor kelautan dan perikanan meliputi pengembangan pakan lokal untuk benih bening lobster dan penebaran kembali rajungan.
Kerja sama juga mencakup percepatan pembangunan Observatorium Astronomi Lampung, hilirisasi damar mata kucing, pengembangan pupuk ramah lingkungan, mesin pengering gabah, penguatan pendidikan vokasi dan BUMDes, serta revitalisasi budaya Lampung.
Pada bidang tata kelola daerah, program meliputi pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, penyusunan peta hidrologi Bandar Lampung, pemetaan konflik sosial, penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID), serta peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).
Melalui kerja sama tersebut, Pemprov Lampung dan BRIN menargetkan hasil riset dan inovasi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
(*)
