Lampung, pojoksumatera.id – DPRD Provinsi Lampung mulai membongkar seluruh struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja yang dinilai tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat akan dievaluasi dan dipangkas untuk memperbesar ruang anggaran bagi program prioritas.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan, APBD tidak boleh lagi hanya menjadi daftar belanja rutin pemerintah, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
“Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas,” tegas Giri, Rabu (29/7/2026).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK agar pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat kepada publik.
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, Giri memastikan pembahasan APBD 2027 akan dilakukan dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat. Sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat ketimpangan akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Lampung. Program penyediaan alat pengering hasil panen (dryer), pupuk, bibit, hingga pengendalian hama akan menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.
“Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” ujar Giri.
Temukan Persoalan OPD
Dalam evaluasi pembahasan APBD Perubahan, DPRD menemukan sejumlah persoalan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi Rumah Sakit Bandar Negara Husada.
Menurut Giri, rumah sakit tersebut telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung fasilitas alat kesehatan yang memadai. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membantu pemenuhan kebutuhan alat kesehatan tersebut.
Belanja Pegawai Jadi Sorotan
Selain persoalan pelayanan publik, DPRD juga menyoroti kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang dinilai terlalu tinggi. Berdasarkan evaluasi, terdapat usulan kenaikan belanja pegawai antara 7 persen hingga 15 persen.
Giri menilai peningkatan tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan dan program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” tegasnya.
Ia menyebut Sekretariat DPRD telah melakukan rasionalisasi anggaran sehingga kenaikan belanja pegawai tetap berada di bawah batas 2,5 persen sesuai ketentuan.
PAD Juga Jadi Evaluasi
Tidak hanya sisi belanja, DPRD juga mengkritisi kinerja pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta menyusun strategi baru untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam beberapa tahun terakhir belum maksimal.
DPRD menilai persoalan penerimaan daerah harus dilihat berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten dan kota karena setiap wilayah memiliki tantangan berbeda dalam optimalisasi pajak dan retribusi.
Selain itu, DPRD menemukan adanya perbedaan antara data penerimaan retribusi di lapangan dengan laporan resmi, termasuk pada sektor pajak air permukaan. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Giri menegaskan DPRD Lampung tidak ingin APBD hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD yang berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (***)
