KONTEN POP UP
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Pemprov Lampung Percepat Tahapan Sejumlah Proyek Pembangunan Strategis

Lampung, pojoksumatera.id – Pemerintah Provinsi Lampung terus mengawal proses pengadaan tanah untuk mendukung percepatan berbagai program pembangunan di daerah, dengan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan hak masyarakat yang terdampak.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin Rapat Pembahasan dan Evaluasi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan di Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (1/10/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan pengadaan tanah untuk sejumlah program pembangunan, meliputi perluasan ruas jalan, pembangunan pusat kegiatan olahraga beserta fasilitas pendukungnya atau Sport Center, serta pembangunan Kawasan Industri Lampung II.

Marindo menegaskan, percepatan pembangunan harus tetap diiringi dengan pemenuhan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, regulasi menjadi landasan penting agar setiap tahapan pengadaan tanah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan secara tertib.

“Kita punya semangat agar proses ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Butuh percepatan yang dapat kita lakukan, tapi harus tetap berada pada pondasi regulasi yang ada,” ujar Marindo.

Selain aspek legalitas, Marindo menekankan pentingnya pendekatan humanis terhadap masyarakat yang terdampak proses pengadaan tanah. Pemerintah harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi sesuai ketentuan sekaligus memberikan pemahaman mengenai proses pengadaan tanah.

Baca Juga:  Program “Garis Depan” Perkuat Peran Generasi Muda

“Apabila terdampak dari proses pengadaan tanah ini, maka secara humanis harus dapat kita pastikan masyarakat mendapatkan pemenuhan hak-haknya,” katanya.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi secara terbuka agar masyarakat memahami tahapan pengadaan tanah dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.

“Regulasi ini menjadi penting bagi kita untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Pemerintah harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa regulasi yang ada itu dapat diterima,” ujarnya.

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *