Lampung, pojoksumatera.id – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui pembinaan, pengawasan, serta penguatan koordinasi lintas pihak guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan tetap memperhatikan kearifan lokal serta historis masyarakat adat Lampung.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan serta Tim Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang terselenggara di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (1/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas terbentuknya tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung.
Ia mengungkapakna bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/513/B.01/HK/2026 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung yang ditandatangani pada 14 September 2026.
“Ini merupakan rapat perdana bagi tim dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Marindo menjelaskan bahwa tim tersebut tidak hanya melibatkan unsur internal Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi vertikal, tetapi juga menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta unsur Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL).
Keterlibatan berbagai unsur tersebut, kata Marindo, penting untuk membangun kesamaan pemahaman sekaligus memastikan proses pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan secara komprehensif.
“Pemerintah bersama dengan masyarakat tentunya harus bisa mendapatkan titik temu dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah dan pengakuan tentang masyarakat hukum adat,” katanya.







