Jakarta, pojoksumatera.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian DPP Relawan PRANTARA Indonesia. Organisasi relawan tersebut mengecam keras dugaan tindakan yang dinilai berpotensi mengancam keamanan kepala negara sekaligus menyentuh persoalan serius terkait kedaulatan dan stabilitas nasional.
Ketua Umum DPP Relawan PRANTARA Indonesia, Ardho Adam Saputra, didampingi Sekretaris Jenderal Indra Musta’in, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas informasi dugaan penyadapan tersebut.
Perhatian muncul setelah beredarnya informasi yang mengaitkan sejumlah nama petinggi Polri, di antaranya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Kombes Pol. Ferly Hediyat.
Meski demikian, dugaan keterlibatan maupun status hukum nama-nama tersebut belum dikonfirmasi secara resmi. Karena itu, PRANTARA meminta semua pihak mengedepankan fakta dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Ardho Adam Saputra menegaskan, apabila dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden benar terjadi, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Menurutnya, tindakan semacam itu harus ditelusuri secara serius, mulai dari aktor yang terlibat hingga motif di baliknya.
“Presiden merupakan kepala negara sekaligus simbol kedaulatan bangsa. Jika benar ada penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, ini bukan persoalan biasa. Aparat penegak hukum harus mengungkap siapa aktor di baliknya dan apa motifnya,” tegas Ardho.
Ia menekankan, pengungkapan kasus harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum.
Senada dengan Ardho, Sekjen PRANTARA Indonesia, Indra Musta’in, menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Ia meminta penyidik mendalami seluruh kemungkinan pelanggaran hukum, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan untuk mengganggu keamanan dan kewibawaan Presiden.
Menurut Indra, apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, penyidik perlu mengkaji ketentuan hukum yang relevan, termasuk kemungkinan adanya perbuatan yang mengarah pada makar.
“Jangan ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun jenderal, harus diproses secara transparan apabila terbukti melakukan pelanggaran. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang,” tegas Indra.
Atas persoalan tersebut, DPP Relawan PRANTARA Indonesia mendesak Mabes Polri dan lembaga penegak hukum terkait segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Pengungkapan fakta, motif, serta pihak yang bertanggung jawab dinilai penting agar tidak berkembang spekulasi yang justru dapat mengganggu kepercayaan publik.
PRANTARA Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini harus sepenuhnya ditempuh melalui jalur hukum. Setiap dugaan harus dibuktikan, setiap pihak harus diberi ruang untuk menjalani proses hukum secara adil, dan tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului hasil penyelidikan. (***)
