Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Wacana pembangunan gondola senilai Rp2,5 triliun di Kota Bandar Lampung mendapat kritik tajam. Di tengah persoalan kesejahteraan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius, rencana proyek bernilai fantastis tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam agar tidak terjebak pada ambisi kemegahan pembangunan fisik semata.
Kritik itu disampaikan Benny N.A. Puspanegara, Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik sekaligus Eksekutif Nasional AKKI. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan orientasi dalam menentukan prioritas pembangunan, mendahulukan kebutuhan nyata rakyat dibandingkan proyek-proyek monumental yang manfaat publiknya belum terukur secara transparan.
Jangan Sampai Kereta Gantung Naik, Tapi Kesejahteraan Rakyat Dibawah
Pernyataan tersebut menjadi sorotan utama Benny dalam menanggapi wacana pembangunan gondola yang diperkirakan menelan investasi hingga Rp2,5 triliun.
Ia menjelaskan, pemerintah harus memahami bahwa masyarakat saat ini tidak sedang membutuhkan sekadar ikon wisata baru atau bangunan megah yang menjadi kebanggaan visual kota. Jauh lebih mendasar, rakyat membutuhkan pekerjaan, pendidikan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terkendali, serta kesempatan hidup yang lebih baik.
“Era sekarang bukan lagi zamannya mimpi penguasa yang harus diprioritaskan untuk segera diwujudkan, sementara mimpi rakyat untuk hidup layak terus tertunda. Rakyat tidak sedang bermimpi naik gondola. Rakyat sedang berjuang mendapatkan pekerjaan, menyekolahkan anak, membeli kebutuhan pokok, mengakses layanan kesehatan, dan memastikan dapurnya tetap mengepul,” tegas Benny.
Gondola Melayang, Persoalan Rakyat Jangan Dibiarkan Membumi
Benny menilai pembangunan tidak boleh hanya diukur dari seberapa tinggi bangunan berdiri, seberapa megah infrastruktur dibangun, atau seberapa viral sebuah proyek diperbincangkan.
Baginya, keberhasilan pembangunan justru harus terlihat dari perubahan nyata kehidupan masyarakat.
Ia bahkan melontarkan kritik keras melalui sebuah pertanyaan yang menggambarkan kesenjangan antara ambisi pembangunan dan realitas sosial.
“Apa gunanya gondola melayang di langit jika rakyat di bawahnya masih mengais barang bekas demi menyambung napas? Apa gunanya menara menjulang tinggi dan jembatan tampil megah jika manfaat publiknya tidak terukur, sementara persoalan kesejahteraan rakyat masih menuntut jawaban?”
Ia menegaskan, kritik terhadap rencana gondola, Menara Masjid Agung Al-Furqon, maupun Jembatan Siger Milenial bukan berarti menolak pembangunan.
Sebaliknya, ia meminta agar setiap proyek pemerintah terlebih dahulu melewati pengujian yang objektif, mulai dari urgensi kebutuhan, kelayakan ekonomi, transparansi pembiayaan, kepatuhan hukum, hingga manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat.
“Jangan salah mengukur kemajuan. Kota yang terlihat megah belum tentu rakyatnya sejahtera. Bangunan yang viral belum tentu manfaatnya maksimal. Proyek bernilai triliunan bukan otomatis kebijakan bernilai tinggi. Jangan sampai kita sukses membangun branding kota, tetapi gagal membangun daya beli rakyatnya,” ujarnya.
Rp2,5 Triliun Bukan Angka Kecil
Sorotan Benny tidak berhenti pada persoalan prioritas pembangunan. Ia juga mempertanyakan kejelasan aspek investasi dan kelayakan proyek gondola tersebut.
Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka siapa investor yang terlibat, bagaimana status komitmen investasinya, seperti apa skema pembiayaannya, siapa yang menanggung risiko, serta bagaimana proyeksi keuntungan dan manfaat ekonominya bagi masyarakat Bandar Lampung.
Baginya, angka Rp2,5 triliun tidak boleh sekadar menjadi angka spektakuler yang memancing kekaguman publik tanpa disertai dokumen dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Investor tidak bisa diyakinkan hanya dengan pidato, dan rakyat tidak bisa disejahterakan dengan rendering. Jika proyek ini layak, buktikan. Jika investornya serius, jelaskan status komitmennya. Jika masih dalam penjajakan, katakan apa adanya. Jangan sampai proyeknya masih berupa wacana, tetapi narasi keberhasilannya sudah terbang mendahului kenyataan,” tandasnya.
APBD Bukan Kartu Kredit Kekuasaan
Dalam pernyataannya, Benny juga mengingatkan pemerintah agar mampu membedakan ambisi pribadi dengan tanggung jawab publik.
Gagasan pembangunan boleh setinggi langit, tetapi ketika sudah menyangkut kepentingan masyarakat, seluruh keputusan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan hukum, dan kepentingan publik.
“Kalau itu benar-benar mimpi pribadi, silakan wujudkan dengan uang pribadi. Tetapi jika menyangkut kepentingan publik, setiap rupiah dan setiap keputusan wajib tunduk pada akal sehat, hukum, transparansi, serta kepentingan rakyat. APBD bukan kartu kredit kekuasaan, dan rakyat bukan penonton yang tugasnya hanya bertepuk tangan menyaksikan kemegahan,” tegasnya.
Ia mendorong agar keberhasilan pembangunan Bandar Lampung lebih terukur melalui indikator yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, akses pelayanan kesehatan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Jangan Sampai Kota Punya Gondola, tetapi Rakyat Kehilangan Harapan
Menutup pernyataannya, Benny mengingatkan bahwa esensi kepemimpinan bukanlah kemampuan menghadirkan proyek-proyek monumental, melainkan keberanian memastikan rakyat mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat.
Pembangunan sejati bukan sekadar menciptakan wajah kota yang mengundang decak kagum, tetapi membangun kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati hasil pembangunan secara adil.
“Jangan sampai gondolanya naik, tetapi kesejahteraan rakyat tetap di bawah. Jangan sampai kota semakin tinggi membangun ikon, tetapi rakyat kecil semakin berat membangun hidupnya sendiri.”
Ia kemudian menyampaikan pesan yang menjadi penegasan atas seluruh kritiknya.
“Pemimpin tidak dinilai dari seberapa tinggi ia mampu mengangkat bangunan, tetapi dari seberapa besar ia mampu mengangkat martabat rakyatnya.”
“Sebab, pembangunan sejati bukan tentang membuat kota dikagumi dari kejauhan, melainkan memastikan rakyatnya dapat hidup bermartabat di dalamnya. Jangan bangun mimpi penguasa dengan mengabaikan mimpi rakyat. Kekuasaan adalah amanah, anggaran adalah tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat adalah ukuran yang tidak boleh dikalahkan oleh kemegahan apa pun,” pungkas Benny.
Publik menantikan penjelasan pemerintah, apakah wacana gondola Rp2,5 triliun tersebut benar-benar telah memiliki dasar investasi dan kelayakan yang kuat, serta sejauh mana manfaatnya akan dirasakan masyarakat luas? Sebab, kemajuan sebuah kota semestinya tidak hanya terlihat dari apa yang menjulang di langit, tetapi juga dari kehidupan rakyat yang semakin terangkat di bumi.
