Lampung, pojoksumatera.id – Forum yang seharusnya membahas solusi banjir untuk kepentingan publik diwarnai insiden pengusiran jurnalis. Sejumlah wartawan diminta menyingkir saat sedang meliput oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana.
Peristiwa itu terjadi dalam Focus Group Discussion (FGD) penanganan banjir di Kampus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/26), saat Wali Kota Bandar Lampung tengah memaparkan kondisi banjir dan langkah penanganannya.
Karena keterbatasan ruang, sejumlah jurnalis berada di bagian depan untuk mengambil dokumentasi. Posisi tersebut disebut menghalangi pandangan Febrizal Levi Sukmana.
“Ia bilang, ‘minggir, saya mau lihat itu,’ dengan nada ketus,” ujar seorang jurnalis yang berada di lokasi.
Permintaan itu langsung diikuti wartawan dengan berpindah posisi. Namun, cara penyampaian tersebut memicu kritik dari kalangan jurnalis yang menilai tindakan itu tidak mencerminkan penghargaan terhadap kerja pers.
Jurnalis Rembes.com, Wildan Hanafi, menyayangkan sikap tersebut di tengah forum yang membahas persoalan publik.
“Kami sedang bekerja untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Kalau memang ada kendala, seharusnya bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik,” kata Wildan.
Hal senada disampaikan jurnalis Tribun Lampung, Riyo Pratama. Ia menegaskan bahwa jurnalis hadir untuk memastikan informasi sampai ke publik, bukan untuk menghalangi jalannya forum.
“Wartawan ini tidak punya fasilitas khusus. Kami bekerja di lapangan. Ketika diminta minggir, kami ikut. Tapi jangan lupa, informasi yang kami bawa itu untuk masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Febrizal Levi Sukmana terkait insiden tersebut. Panitia kegiatan juga belum memberikan penjelasan mengenai pengaturan posisi media selama forum berlangsung.
FGD tersebut digelar untuk membahas solusi banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan di Bandar Lampung. Namun di tengah pembahasan itu, insiden terhadap jurnalis justru terjadi.
Peristiwa ini memunculkan kritik terkait sikap pejabat publik dalam berinteraksi dengan media, terutama dalam forum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. (Kin)
