Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kini berada di bawah sorotan tajam terkait transparansi tata kelola keuangannya. Di tengah komitmen pemberantasan korupsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung justru kedapatan memelihara dan menggelontorkan karpet merah proyek bernilai puluhan miar rupiah kepada PT Kaisa Rossie.
Vendor biro perjalanan ini merupakan entitas yang jajaran direksinya, Hj. Lili Widojani Sugihwiharno, telah diperiksa intensif dan disita mata uang asingnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kunci atas skandal dugaan suap dan jual-beli kuota haji tambahan nasional yang menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Alih-alih menjaga asas kepatutan dengan membatasi ruang gerak vendor yang masuk dalam radar penegak hukum, Pemkot Bandar Lampung justru terkesan pasang badan.
Melalui APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2026, Pemkot resmi mempercayakan program umrah gratis massal dengan total pagu Rp35.000.000.000 kepada PT Kaisa Rossie.
Gurita bisnis vendor asal Semarang ini tidak hanya berhenti pada paket jumbo tersebut, rekam jejak digital LKPP membongkar bahwa perusahaan ini telah menyapu bersih rangkaian paket jasa keagamaan lain di lingkungan Pemkot, mulai dari paket ratusan juta yang berstatus Complete hingga skema bayar di luar sistem (Payment Outside System).
Menelanjangi Tiga Tabrakan Regulasi dalam Proyek Umrah Balam
Kajian mendalam dari hulu ke hilir pada data pengadaan membongkar bahwa proyek ini tidak sekadar janggal, melainkan secara terang-benderang menabrak berlapis aturan baku pengadaan barang/jasa pemerintah:
1. Tabrakan Aturan Batasan Kompetensi Usaha (Perpres No. 12 Tahun 2021)
Data SiRUP dengan Kode RUP 68006925 secara sadar mengunci klasifikasi usaha paket ini sebagai “Bukan Usaha Kecil”. Alasan PPK sudah tepat secara regulasi: Pasal 65 ayat (4) Perpres 12/2021 menegaskan bahwa paket di atas Rp15 miliar wajib diperuntukkan bagi usaha non-kecil/skala besar demi menjamin kapasitas modal dan kelayakan teknis.
Namun, regulasi ini resmi ditabrak pada realisasi e-Purchasing di LKPP, di mana paket raksasa Rp35 miliar ini justru dipaksakan jatuh ke tangan PT Kaisa Rossie yang profil resminya di etalase katalog secara legalitas masih berstatus UMKK (Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi).
Memenangkan vendor UMKK pada paket yang wajib dikerjakan usaha non-kecil adalah pelanggaran segmentasi pasar pengadaan.
2. Penyelundupan Klausul Transaksi di Luar Sistem (Peraturan Lembaga LKPP No. 2 Tahun 2026)
Di dalam deskripsi produk etalase e-katalognya, PT Kaisa Rossie menyelipkan catatan: “Pelaksanaan paket dapat menggunakan fasilitas dan harga yang berbeda, sesuai hasil penyesuaian dan kesepakatan bersama.”
Klausul ini menabrak ruh Perlem LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik. E-Purchasing mengharuskan transaksi bersifat what you see is what you get (kejelasan harga dan spesifikasi yang mengikat). Membuka ruang gelap untuk menegosiasikan fasilitas dan harga di luar sistem secara sepihak setelah kontrak dibuat merupakan celah hukum ilegal yang merusak transparansi dan rawan manipulasi.
3. Taktik Memecah Paket untuk Mengelabui Nilai Kontrak (Perpres No. 16 Tahun 2018)
Realisasi anggaran jumbo dari satu RUP tunggal ini sengaja dipecah menjadi dua transaksi kontrak terpisah di LKPP, masing-masing sebesar Rp21.903.740.000 dan Rp13.086.260.000. Manuver ini patut diduga menabrak Pasal 20 ayat (2) Perpres 16/2018 yang dengan tegas melarang PPK memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan tujuan menghindari tender atau menyamarkan nilai paket sebenarnya.
Pemecahan ini disinyalir merupakan modus penyesuaian agar nilai kontrak pas dengan limit kapasitas jaminan modal modal kerja PT Kaisa Rossie yang terbatas sebagai usaha mikro-kecil.
Rekayasa Jadwal dan Dugaan Kuat Mark-Up Semu
Ketidakberesan administrasi makin telanjang ketika melihat linimasa pengadaan. Jadwal pemilihan penyedia di sistem mencatat adanya cacat logika waktu, tanggal akhir pemilihan tercatat selesai mendahului tanggal mulainya proses.
Pola rekayasa jadwal tayang ini diduga kuat sengaja diatur agar menjadi formalitas sistem semata, sehingga menutup peluang penyedia saingan untuk mendeteksi dan menawarkan harga kompetitif di etalase e-katalog.
Akibat dikuncinya kompetisi, dugaan terjadinya pemborosan uang rakyat atau tindakan mark-up harga mengemuka. Hasil negosiasi di sistem e-katalog hanya menghasilkan efisiensi formalitas sebesar Rp5.000 per jamaah dari harga penawaran Rp35.500.000.
Pemkot Bandar Lampung menutup mata dari fakta objektif bahwa banyak travel lain yang sanggup memberikan spesifikasi setara dengan harga pasar riil di kisaran Rp28 juta hingga Rp31 juta per orang. Selisih harga yang sangat lebar ini memicu indikasi kuat adanya pengkondisian harga demi komitmen keuntungan sepihak.
Benang Merah Pusaran Kasus Pusat dan Daerah
Keterlibatan PT Kaisa Rossie di Bandar Lampung memicu pertanyaan etis dan hukum yang sangat mendasar. Di level nasional, direktur utama perusahaan ini sudah digeledah dan diperiksa oleh KPK atas dugaan pemberian fee mata uang asing guna mendapatkan alokasi kuota haji tambahan dari kementerian era Gus Yaqut.
Ironisnya, ketika aliran uang asing dari vendor ini disita di pusat, di saat yang hampir bersamaan, pundi-pundi rupiah bernilai puluhan miliar justru mengalir deras dari kas daerah Pemkot Bandar Lampung ke rekening korporasi yang sama melalui APBD Perubahan.
Secara normatif pengadaan, Pemkot mungkin berdalih bahwa PT Kaisa Rossie belum masuk dalam daftar hitam (Blacklist) LKPP karena status hukumnya di KPK masih berjalan sebagai saksi korporasi, sehingga secara aturan e-katalog masih diizinkan memenangkan proyek daerah.
Namun, secara asas kepatutan publik dan mitigasi risiko hukum, keputusan menaruh anggaran raksasa daerah pada vendor yang tengah terseret badai korupsi nasional merupakan tindakan ceroboh. (Kin)
