KONTEN POP UP
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Dugaan Pemalsuan Dokumen Eka Afriana “Mandek” di Lampung, Korporasi Rakyat Desak Mabes Polri Ambil Alih

Zahriansyah. Ketua Korporasi Rakyat. Foto/ist

Jakarta, pojoksumatera.id – Penanganan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana semakin seru.

Lebih dari setahun dilaporkan ke Polda Lampung tanpa kejelasan perkembangan yang memuaskan, Korporasi Rakyat mendesak Mabes Polri turun tangan serta mengambil alih, dan membuka kembali penanganan perkara tersebut.

Korporasi Rakyat menilai lambannya penanganan kasus ini tidak boleh terus dibiarkan. Sejauh mana proses hukum berjalan, apa saja langkah penyelidikan yang telah dilakukan, serta mengapa perkara yang menyangkut dugaan manipulasi dokumen kependudukan dan persyaratan seleksi CPNS tahun 2008 itu belum memperoleh kepastian hukum.

Koordinator Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan ini berakhir menjadi laporan hukum yang kehilangan arah dan tenggelam tanpa pertanggung-jawaban.

Menurut Zahriansyah, dugaan perubahan tahun kelahiran pada dokumen kependudukan yang dikaitkan dengan pemenuhan persyaratan seleksi CPNS tahun 2008 merupakan persoalan serius yang wajib diusut secara transparan.

Apabila dugaan tersebut terbukti dan berkaitan dengan penggunaan dokumen yang tidak sah untuk memperoleh keuntungan, konsekuensi hukumnya harus dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:  Sekdaprov Marindo: Tidak Kurangi Pelayanan Publik, Jam Kerja ASN Selama Ramadhan 1447 H

“Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa hukum hanya bergerak cepat terhadap rakyat kecil, tetapi menjadi lamban ketika berhadapan dengan orang yang pernah memiliki jabatan dan pengaruh. Semua warga negara harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Zahriansyah, kepada pojoksumatera.id, Kamis (12/11/2026).

Ia menegaskan, desakan kepada Mabes Polri bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya mendorong hadirnya penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun.

Dilaporkan Sejak Juni 2025 Belum Ada Kejelasan

Diketahui, dugaan manipulasi data identitas yang dikaitkan dengan Eka Afriana telah dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polda Lampung pada 2 Juni 2025.

Namun, hingga November 2026, menurut Korporasi Rakyat, belum terdapat kejelasan perkembangan penanganan perkara yang dapat menjawab pertanyaan publik. Kondisi inilah yang kemudian mendorong organisasi tersebut membawa persoalan ini ke tingkat Mabes Polri.

Bagi Korporasi Rakyat, perkara ini tidak boleh berhenti pada sebatas laporan dan pernyataan bahwa proses masih berjalan. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan penjelasan yang terukur mengenai status penanganan, langkah-langkah yang telah ditempuh, serta hambatan yang mungkin dihadapi penyidik.

Baca Juga:  Mafia Korporasi di Lampung Diusut Kejagung, PRANTARA Beri Apresiasi

Zahriansyah juga mengingatkan bahwa dugaan pemalsuan dokumen bukan persoalan administratif biasa apabila berkaitan dengan penggunaan identitas untuk memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai aparatur negara. Jika terbukti menimbulkan kerugian negara atau pelanggaran hukum lainnya, perkara tersebut harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jangan Biarkan Kasus Menggantung

Melalui pengawalan langsung ke Mabes Polri, Korporasi Rakyat berharap institusi kepolisian di tingkat pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara di daerah, termasuk mempertimbangkan supervisi, gelar perkara, atau pengambilalihan penanganan apabila ditemukan alasan hukum yang memadai.

Korporasi Rakyat juga mendesak agar setiap pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan biarkan perkara ini terus menggantung tanpa kepastian. Kami meminta Mabes Polri memberikan perhatian serius. Jika memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan secara terbuka berdasarkan hasil penyelidikan. Namun, jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu,” tandas Zahriansyah.

Ia menambahkan, perjuangan mencari keadilan bukan untuk menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan, melainkan memastikan tidak ada laporan masyarakat yang diabaikan dan tidak ada persoalan hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan. (Red)

Baca Juga:  Hibah Rp1,5 Miliar untuk PTN Masih Abu-abu, Disdik Balam: Kami Ikut Arahan TAPD
Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *