Oleh: Benny N.A Puspnegara
Pemerhati Kebijakan hukum, sosial, publik dan Eksekutif Nasional AKKI
Di negeri yang gemar meresmikan pembangunan dengan gunting pita dan tepuk tangan seremonial, masih ada rakyat yang kehilangan tempat untuk sekadar menyimpan mukena, menidurkan anak, dan menunggu azan Magrib dengan tenang.
Di saat lampu-lampu kota dipoles agar tampak modern di kamera drone dan media sosial, ada keluarga yang menahan dingin malam dari celah triplek lapuk sambil berpura-pura kuat agar anak-anak mereka tidak ikut menangis.
Kita sedang hidup di zaman yang aneh: grafik pembangunan naik, tetapi rasa aman rakyat justru turun.
Kota tumbuh cepat seperti ambisi politik menjelang pemilu, tetapi kepastian hidup masyarakat kecil bergerak lambat seperti janji bantuan yang selalu “sedang diproses”.
Dan yang paling menyakitkan, semua itu sering dibungkus dengan satu kalimat sakti: “Demi penataan.”
Seolah-olah penderitaan rakyat cukup selesai hanya dengan stempel administrasi.
Kisah perempuan paruh baya di Lampung yang menjalani Ramadan pasca penggusuran bukan sekadar cerita tentang rumah yang hilang. Ini adalah alarm sosial tentang betapa mudahnya manusia kecil tersingkir dari ruang hidupnya sendiri ketika tata kota lebih sibuk berbicara tentang estetika ketimbang empati.
Rumah bagi kaum elite mungkin hanya aset. Hanya angka appraisal. Hanya objek investasi. Hanya koordinat digital di layar rapat berpendingin udara.
Tetapi bagi rakyat kecil, rumah adalah benteng terakhir harga diri.
Tempat seseorang tetap merasa menjadi manusia meskipun hidup berkali-kali dipukul keadaan.
Dan ketika rumah itu hilang tanpa kepastian pengganti, sesungguhnya yang runtuh bukan hanya kayu dan seng. Yang ikut hancur adalah rasa aman, stabilitas keluarga, kesehatan mental, masa depan anak-anak, bahkan kepercayaan kepada kehidupan itu sendiri.
Kita terlalu sering mengukur kemajuan kota dari jumlah flyover, beton, dan pencakar langit, tetapi lupa menghitung berapa banyak kecemasan rakyat yang terkubur di bawahnya.
Negara modern kadang begitu sibuk mempercantik wajah kota, sampai lupa menyelamatkan wajah kemanusiaannya.
Hari ini kita menyaksikan paradoks pembangunan paling brutal: kota makin indah, tetapi sebagian rakyatnya makin merasa asing di tanah sendiri.
Trotoar dipercantik. Taman ditata. Lampu jalan dibuat estetik. Sudut kota dibuat instagramable.
Namun ironisnya, masih ada warga yang bahkan tidak tahu bulan depan akan tidur di mana.
Inilah tragedi pembangunan modern: kota dipoles seperti etalase masa depan, sementara rakyat kecil perlahan berubah menjadi bayangan yang disembunyikan dari sudut kamera.
Dan sejarah selalu memberi pelajaran yang sama: ketika negara gagal menghadirkan kepastian tempat tinggal, maka sesungguhnya negara sedang menanam bom waktu sosial di jantung kotanya sendiri.
Implikasinya jauh lebih berbahaya daripada sekadar kehilangan bangunan
Ketidakpastian hunian akan melahirkan generasi yang tumbuh dalam trauma sosial diam-diam. Anak-anak kehilangan konsentrasi belajar. Relasi keluarga retak oleh tekanan ekonomi. Produktivitas menurun. Kesehatan memburuk. Dan masyarakat perlahan masuk ke fase survival permanen hidup hari ini hanya untuk bertahan besok.
Kemiskinan struktural lahir bukan semata karena rakyat malas bekerja, tetapi karena negara terkadang gagal menghadirkan pijakan hidup yang stabil.
Dan tidak ada kemiskinan yang lebih kejam selain kemiskinan kepastian. Karena orang miskin yang masih punya rumah masih memiliki harapan. Tetapi orang yang kehilangan rumah sering kali kehilangan arah hidup sekaligus.
Dalam jangka panjang, kota akan menghadapi ledakan masalah sosial: permukiman kumuh baru, konflik horizontal, kriminalitas urban, krisis kesehatan, putus sekolah, hingga menurunnya legitimasi moral institusi publik.
Sebab rakyat bisa bertahan hidup dalam kesederhanaan, tetapi sulit bertahan dalam ketidakpastian berkepanjangan.
Dan ironinya, masyarakat kecil sering terlalu cepat dicap “menghambat pembangunan”, padahal mungkin yang sebenarnya belum selesai dibangun adalah rasa keadilan itu sendiri.
Kadang pembangunan bekerja seperti mesin besar tanpa rem sosial: cepat, bising, mengagumkan dari jauh, tetapi menyisakan debu bagi mereka yang berada paling dekat.
Namun kita juga harus jujur: tantangan pemerintah memang tidak ringan.
Relokasi bukan perkara memindahkan manusia seperti memindahkan file presentasi.
Ada persoalan keterbatasan lahan, anggaran, legalitas tanah, tekanan investasi, konflik administrasi, hingga ledakan urbanisasi yang bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan negara menyediakan hunian layak.
Pemerintah berada dalam tekanan yang kompleks: jika pembangunan lambat disebut anti-kemajuan, jika pembangunan terlalu cepat tanpa solusi sosial disebut tidak berperikemanusiaan.
Dan di tengah semua itu, rakyat kecil sering menjadi kelompok yang paling lama menunggu, paling sedikit didengar, tetapi paling besar menanggung akibat.
Birokrasi kadang bekerja dengan ironi yang nyaris absurd: rapatnya cepat, konferensi persnya cepat, spanduk programnya cepat, tetapi kepastian hidup rakyat datang dengan kecepatan yang entah sedang menggunakan kendaraan apa.
Inilah tantangan terbesar negara modern: bagaimana membangun kota tanpa menghancurkan rasa memiliki masyarakat terhadap kotanya sendiri.
Karena ukuran kemajuan tidak boleh hanya dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan tata ruang, tetapi juga dari seberapa manusiawi negara memperlakukan warga yang paling rentan.
Rakyat tidak anti pembangunan
Masyarakat memahami bahwa kota harus berubah, infrastruktur harus berkembang, dan penataan wilayah adalah bagian dari masa depan bangsa.
Tetapi rakyat juga ingin diyakinkan bahwa mereka bukan sekadar “efek samping statistik” dalam laporan pembangunan.
Sebab pembangunan yang kehilangan empati hanya akan melahirkan gedung tinggi dengan fondasi kecemasan sosial.
Dan sejarah menunjukkan: ketimpangan yang terus dibiarkan tidak selalu meledak lewat kemarahan, kadang ia hadir lewat hilangnya kepercayaan rakyat secara perlahan.
paling berbahaya
Bangsa ini membutuhkan paradigma pembangunan baru: bukan sekadar beton-sentris, tetapi manusia-sentris.
Bukan hanya mengejar kota pintar, tetapi juga kota yang punya hati nurani.
Karena bila rakyat terus kehilangan rumah sementara kepastian hanya berputar di meja koordinasi, maka pembangunan berisiko kehilangan legitimasi moralnya sendiri.
Dan mungkin, pertanyaan paling tajam untuk kita semua hari ini bukan: “Seberapa maju kota kita?”
Melainkan: “Masihkah rakyat kecil merasa memiliki tempat di kota yang katanya sedang dibangun untuk masa depan itu?”
Sebab ketika seseorang hidup di tanah kelahirannya sendiri tetapi merasa seperti tamu, maka sesungguhnya ada sesuatu yang sedang retak dalam cara kita memaknai kemajuan.
Lebaran seharusnya menjadi perayaan tentang pulang.
Namun bagi sebagian warga terdampak penggusuran, “pulang” kini berubah menjadi kemewahan sosial yang belum tentu bisa mereka miliki.
Dan mungkin tidak ada tragedi yang lebih sunyi daripada ini:
ketika negara berbicara tentang masa depan, sementara sebagian rakyatnya masih sibuk mencari tempat berteduh untuk malam ini.***
