Lampung, pojoksumatera.id – Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) konsolidasi di Kantor LSM Keramat, Rabu (1/7/2026). Sebagai persiapan aksi lanjutan di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Kamis (2/7/2026) besok.
Alam Baka akan membawa tuntutan, mendesak audit investigatif Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi pengelolaan anggaran daerah, evaluasi pinjaman daerah senilai Rp1 triliun, serta penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung.
Koordinator Aksi Alam Baka, Nopiyanto, mengatakan Program MBG yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu diawasi secara menyeluruh, besarnya anggaran yang dialokasikan dan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
“Program MBG harus diawasi secara serius mengingat besarnya anggaran yang digunakan berbagai persoalan pelaksanaannya. Pengawasan diperlukan agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Nopiyanto.
Menurutnya, persoalan yang menjadi perhatian meliputi kualitas makanan yang disalurkan, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan praktik monopoli usaha, dugaan jual beli titik lokasi pelaksanaan program, hingga indikasi penguasaan program oleh kelompok tertentu.
Selain MBG, Alam Baka juga menyoroti tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang hingga kini belum diselesaikan Pemerintah Provinsi Lampung. Tunggakan yang disebut mencapai sekitar Rp105,4 miliar itu dinilai berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
Alam Baka juga mempertanyakan kebijakan penganggaran Pemerintah Provinsi Lampung, masih terdapat sejumlah pos belanja yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk alokasi dana hibah kepada sejumlah lembaga vertikal. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka dasar penetapan prioritas anggaran tersebut.
Selain itu, massa aksi akan mendesak audit dan evaluasi secara terbuka terhadap pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Nopiyanto menegaskan masyarakat berhak mengetahui tujuan penggunaan pinjaman tersebut, manfaat yang diperoleh, skema pengembalian, risiko fiskal, serta dampaknya terhadap kondisi APBD Provinsi Lampung pada tahun-tahun mendatang.
Ia menilai persoalan MBG, tunggakan BPJS Kesehatan, kebijakan anggaran daerah, dan pinjaman daerah merupakan bagian dari isu tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Untuk menyampaikan tuntutan kepada masyarakat, aksi juga akan diisi dengan longmarch dan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan kondisi pelayanan publik serta persoalan tata kelola anggaran.
“Uang rakyat harus dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik,” tegas Nopiyanto. (***)
