Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan perumahan Angkasa Land di Jalan Sakai Sambayan, Kecamatan Langkapura, Selasa (3/11/2026) siang.
Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama pengembang dan dinas terkait.
Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memverifikasi secara langsung kesesuaian antara penjelasan pihak pengembang dalam RDP dengan kondisi faktual di area perbukitan Gunung Kucing.
Dari hasil peninjauan, Komisi III menilai pengembang telah memenuhi aspek kepatuhan regulasi dan perizinan.
Meski demikian, Agus Djumadi menyoroti serius aspek kepatuhan sosial dan lingkungan yang berpotensi memicu masalah baru di masyarakat.
“Secara kepatuhan perizinan dan sosialisasi kami menilai sudah dijalani. Cuma dari sisi kepatuhan lingkungan, aktivitas pengerukan di lereng Gunung Kucing ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan dampak banjir dan longsor ke depannya,” kata Agus di lokasi proyek, Selasa (3/11/2026).
Salah satu temuan utama Komisi III di lapangan adalah ukuran drainase atau siring yang dinilai sangat tidak memadai.
Agus menjelaskan, alih fungsi lahan perbukitan dari resapan alami menjadi kawasan terbangun memerlukan sistem penampungan air yang lebih besar dari ukuran standar.
“Kondisi siring yang ada saat ini ukurannya normal. Padahal resapan alaminya sudah berubah dibuat oleh manusia. Ini sangat-sangat belum memadai dan berpotensi memicu banjir saat curah hujan tinggi,” tegas politikus PKS tersebut.
Ia menambahkan, meski tidak ditemukan adanya penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS), potensi limpasan air ke pemukiman warga sangat besar jika area perumahan mulai dipondasi.
Oleh karena itu, Komisi III meminta pengembang berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun talut dan sistem penampungan air penunjang di area sekitar perumahan.
Selain masalah drainase, Agus Djumadi menumpahkan perhatiannya pada kondisi Jalan Sakai Sambayan yang berada di sekitar area proyek.
Jalan lingkungan yang berada di daerah pemilihannya (dapil) tersebut mengalami kerusakan akibat mobilitas kendaraan proyek selama setahun terakhir.
“Jalan Sakai Sambayan ini pokir saya dan dapil saya. Yang tadinya rapi dalam seminggu-setahun terakhir, sekarang rusak akibat aktivitas pembangunan. Pihak Angkasa Land harus bertanggung jawab memulihkan jalan lingkungan ini,” ujar Agus.
Terkait dengan material tanah yang diangkut keluar lokasi, Komisi III mendukung instruksi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung yang mewajibkan adanya izin pengangkutan material resmi.
Pengangkutan tanah difokuskan untuk merapikan lereng Gunung Kucing guna mencegah risiko tanah longsor.
Meski melontarkan sejumlah catatan kritis, Komisi III menegaskan tidak merekomendasikan penghentian total proyek tersebut.
Menurut Agus, Angkasa Land merupakan salah satu contoh iklim investasi di Kota Bandar Lampung yang perlu didukung, selama mematuhi aturan penataan lingkungan.
“Kami menyangsikan pengembang mau bermain-main dengan regulasi di era seperti ini. Ruangnya sangat sempit. Bandar Lampung ini sangat nyaman untuk berinvestasi, tetapi tolong aspek lingkungan dan sosial diselaraskan,” pungkasnya.
Sebelumnya, DLH Provinsi Lampung telah memasang plang peringatan di kawasan proyek tersebut pada Senin (2/11) guna meminta penghentian sementara aktivitas pengerukan lahan di area tertentu, sembari memerintahkan percepatan penuntasan talut pengaman di area perbukitan atas.
(jk)
