Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung memperkuat sinergi bersama PT Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES) guna mengantisipasi dan memitigasi potensi kedaruratan lingkungan akibat aktivitas ekstraksi migas lepas pantai. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi Tanggap Darurat dan Mitigasi Risiko Kegiatan Hulu Migas Lepas Pantai di Bandar Lampung, Selasa (3/11/2026).
Kepala DLH Provinsi Lampung, Riski Sofian, menegaskan pentingnya pengelolaan risiko operasional di wilayah perairan Lampung.
Menurutnya, meski sektor hulu migas menopang ketahanan energi nasional dan pembangunan ekonomi, potensi dampaknya terhadap ekosistem pesisir dan keselamatan jiwa harus ditangani secara terukur.
“Sektor hulu migas lepas pantai memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pembangunan ekonomi. Namun, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi hulu migas juga memiliki potensi risiko operasional yang perlu pengelolaan secara serius dan terukur,” ujar Riski.
Riski meletakkan penekanan khusus pada kepatuhan aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Landasan regulasi ini mewajibkan pelaku usaha menerapkan prinsip kehati-hatian, pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3, termasuk memastikan kesiapan sistem tanggap darurat yang terencana dan terkoordinasi.
Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong penguatan regulasi di tingkat daerah melalui kebijakan mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 Skala Provinsi sebagai acuan dalam membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dalam forum tersebut, DLH Lampung menggarisbawahi tiga pilar utama mitigasi risiko. Pertama, aspek Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Prevention & Preparedness) yang dimulai sejak tahap perencanaan melalui penerapan prosedur operasional ketat, identifikasi potensi bahaya, serta kesiapan personel dan sarana pendukung.
Kedua, Kapasitas Tanggap Darurat (Emergency Response) untuk memastikan mekanisme penanganan tumpahan minyak (oil spill) maupun kejadian B3 berlangsung cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Ketiga, Kolaborasi dan Tanggung Jawab Sosial guna membangun ketahanan masyarakat (community resilience) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Head of Comm. Relation & CID PHE OSES, Danya Dewanti, menyatakan bahwa keselamatan operasi dan perlindungan lingkungan hidup merupakan komitmen utama perusahaan.
“Bagi PHE OSES, keselamatan operasi dan perlindungan lingkungan merupakan prioritas utama dalam menjalankan kegiatan usaha hulu migas. Kami menyadari bahwa aktivitas operasi lepas pantai memiliki potensi risiko yang membutuhkan pengelolaan secara cermat, mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan kondisi darurat,” ungkap Danya.
“PHE OSES berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan prinsip keselamatan dan perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan operasional, serta membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat pesisir. Dengan demikian, kegiatan operasi migas dapat berjalan secara selamat, andal, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” imbuh Danya.
Riski Sofian turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT PHE OSES atas inisiatif dan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung demi membangun sistem penanggulangan kedaruratan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Langkah kesiapsiagaan tanggap darurat yang digalang DLH Lampung dan PHE OSES ini berlangsung di tengah sorotan publik atas keandalan fasilitas lepas pantai di perairan Lampung.
Dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (28/10/2026), terungkap bahwa kebocoran pipa pada Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) sempat berdampak langsung pada bagi hasil daerah.
Mantan Vice President Production and Project di PT Pertamina Hulu Energi, Wisnu Hindadari, yang hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, membeberkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Energi Berjaya (LEB) tidak menerima profit PI 10 persen selama tiga tahun berturut-turut akibat masalah teknis pipa tersebut.
Wisnu menerangkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan pengalihan PI dari PHE OSES ke PT LEB pada 25 Mei 2023.
Berdasarkan accounting statement USD Bank BNI PT LEB pada 22 Juni 2023, PHE OSES telah mentransfer dana bagi hasil PI ke rekening LEB dengan nilai keseluruhan mencapai USD 17.286.000 secara bertahap sejak 2018 hingga 2022.
Namun, pengiriman profit terhenti pada periode 2023 hingga 2025 karena terjadinya kebocoran pipa di WK OSES.
“Setelah kami transfer, kami juga punya kewajiban untuk melaporkan ke pemerintah melalui SKK Migas bahwa PI ini sudah kita berikan,” jelas Wisnu di hadapan majelis hakim.
Menurutnya, perusahaan minyak akan mendapatkan pendapatan (revenue) apabila operasi berjalan terus. Namun karena ada kebocoran pipa sehingga produksi tidak bisa dilakukan, sementara biaya perbaikan pipa tetap harus dikeluarkan.
“Itu yang menyebabkan pemasukan tidak dapat, tapi pengeluaran untuk memperbaiki pipa itu ada, sehingga seperti itu. Jadi memang OSES ini kan sebenarnya fasilitasnya sudah lama gitu,” pungkasnya.
Rangkaian sosialisasi tanggap darurat ini diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas regulasi, melainkan langkah nyata dalam meremajakan pengawasan teknis dan menjaga keseimbangan antara operasional migas lepas pantai, pencapaian ketahanan energi nasional, serta pelestarian ekosistem pesisir di Provinsi Lampung.
(jk/*)
