Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Praktik pengalihan dan pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) di Provinsi Lampung kian terang benderang. Dua mantan pimpinan DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024 secara gamblang membeberkan janji pembagian uang tunai yang disampaikan secara lisan oleh mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Keterangan tersebut disampaikan saksi mantan Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay dan mantan Wakil Ketua II DPRD Lampung Ririn Kuswantari dalam persidangan pembuktian perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (4/11/2026).
Di hadapan Majelis Hakim dan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Lampung, kedua saksi mengonfirmasi bahwa terdakwa Arinal Djunaidi berulang kali mengumandangkan janji memberikan jatah uang dari dana PI 10 persen kepada jajaran pimpinan dewan.
Dalam pemeriksaan, JPU menggali secara mendalam komitmen finansial yang dilontarkan Arinal pasca-pencairan dana PI 10 persen oleh PT Lampung Energi Berjaya (LEB) sekira Juli 2023.
“Apakah Saudara selaku Ketua DPRD menerima sejumlah uang dari Gubernur Lampung tersangka Arinal dan apakah Saudara mengetahui dana tersebut bersumber dari dana PI 10%?” tanya Tim Penuntut Umum mengonfirmasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Mingrum tegas membantah telah menerima aliran dana langsung dari terdakwa. Namun, ia membenarkan adanya janji yang diucapkan Arinal di ruang transit DPRD Lampung usai pencairan dana PI 10%.
“Saya tegaskan tidak. Saya tidak pernah menerima dari saudara terdakwa. Namun Gubernur Lampung sering menjanjikan memberikan uang dari PI 10% kepada saya dan para wakil ketua,” ujar Mingrum di muka sidang.
Janji serupa kembali diulang Arinal pada Agustus 2023 di rumah dinas Gubernur (Mahan Agung). Saat ditanya respons pimpinan dewan, Mingrum menyebut pihaknya hanya tersenyum lantaran situasi di lokasi dipenuhi pejabat Forkopimda seperti Kapolda, Danrem, dan Kajati.
“Kami tersenyum dan tidak menanggapinya karena berada di forum umum,” kata politisi PDIP tersebut.
Keterangan Mingrum diperkuat oleh Ririn Kuswantari. Politisi Partai Golkar ini bahkan mengungkap nominal spesifik yang dijanjikan Arinal saat pertemuan di Mahan Agung.
“Beliau secara langsung tidak pernah memberikan uang kepada saya, namun memang beliau sering mengucapkan kalimat akan memberikan uang. Waktu di Mahan Agung, beliau menyampaikan: ‘Nanti akan saya beri Rp50 juta, Rp50 juta, dan Yozi Rizal Rp100 juta’,” beber Ririn.
Tak hanya janji finansial, persidangan membongkar kejanggalan prosedur penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU).
Perda ini merupakan instrumen utama untuk melegalkan pembentukan anak perusahaan, PT LEB, guna mengelola dana PI 10%.
JPU mencecar durasi pembahasan Rancangan Perda yang dinilai tergesa-gesa serta mengabaikan uji kelayakan (due diligence) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Ririn membenarkan panitia khusus (Pansus) DPRD tidak pernah menerima maupun membahas dokumen uji kelayakan.
“Melihat durasi dari penetapan Pansus hingga Perda disahkan pada 21 Maret 2023, berarti tidak ada uji kelayakan yang sempat dilaksanakan dan kami tidak pernah menerima dokumen tersebut,” aku Ririn.
Ririn juga mengakui adanya intervensi dan tekanan politik dari Arinal Djunaidi yang mendesak percepatan pengesahan Perda dengan dalih tenggat waktu dari Kementerian ESDM.
“Bagi saya, karena saya adalah anggota fraksi dari partai yang dipimpin beliau, itu adalah sebuah perintah yang harus saya laksanakan, saya kawal, dan ini berkaitan dengan loyalitas serta penilaian kredibilitas saya sebagai pimpinan DPRD,” tegasnya.
Penyidikan JPU membuktikan janji terdakwa terealisasi lewat penyerahan uang fisik oleh direksi BUMD. Ririn mengaku menerima uang tunai Rp50 juta di ruang kerjanya dari Direktur Utama PT LEB M. Hermawan Eriadi (kini terpidana).
“Pak Hermawan datang membawa satu kantong plastik. Beliau menjawab: ‘Ini ada dari Pak Arinal Rp50 juta, insyaallah aman karena ini tantiem kami’. Beliau juga meyakinkan pimpinan lain seperti Pak Yozi Rizal sudah menerima Rp100 juta,” tutur Ririn.
Dari uang Rp50 juta tersebut, Ririn sempat menyerahkan Rp15 juta kepada Mingrum Gumay untuk membantu biaya operasional pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh (May Day) karena tidak teralokasi di APBD.
Namun, menyadari potensi jerat hukum, kedua saksi menyetorkan kembali seluruh uang tersebut ke penyidik Kejati Lampung dan rekening kas negara.
“Uang Rp15 juta itu saya serahkan ke Kejaksaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab hukum saya,” kata Mingrum.
Kesaksian kedua mantan pimpinan legislatif ini kian memperkuat konstruksi dakwaan JPU terkait praktik nepotisme dalam pengelolaan BUMD migas Lampung.
Ririn membenarkan bahwa Direktur Operasional PT LEB Budi Kurniawan (terpidana) merupakan adik ipar Arinal Djunaidi.
Sementara posisi Komisaris PT LEB diduduki Heri Wardoyo (terpidana), yang merupakan rekan politik Arinal di DPD Partai Golkar Lampung.
Dalam surat dakwaan, JPU menyatakan perbuatan Arinal Djunaidi bersama jajaran direksi PT LEB dalam mengalirkan dan mengelola dana PI 10% secara melawan hukum telah merugikan keuangan negara sebesar USD 17,28 juta (sekitar Rp271 miliar) serta penyertaan modal Rp10 miliar. Total kerugian negara mencapai Rp268,76 miliar berdasarkan hasil audit BPKP.
Atas perbuatannya, Arinal Djunaidi diancam pidana melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(jk)
