Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Utara, Ahmad Alamsyah. Ia sebelumnya didakwa dalam perkara korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2,9 miliar.
Sidang pembacaan putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Firman Khadafi Tjindarbumi tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang pada Senin malam, (9/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.
“Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Alamsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Firman Khadafi Tjindarbumi saat persidangan.
Selain membebaskan dari segala dakwaan, majelis hakim memerintahkan agar Ahmad Alamsyah segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sediakala.
Kendati demikian, putusan tersebut tidak tercapai secara bulat setelah salah satu anggota majelis hakim menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.
Menanggapi putusan tersebut, Ahmad Alamsyah tak kuasa menyembunyikan rasa haru dan rasa syukurnya. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan serta doa yang diberikan berbagai pihak selama dirinya menjalani proses hukum yang panjang.
“Alhamdulillah dengan semua ini, dan ini semua berkat doa semua. Terima kasih kesempatan kita, terima kasih atas putusan ini,” ungkap Alamsyah.
Tim kuasa hukum Ahmad Alamsyah yang terdiri dari Slamet Haryadi, Ruly Antoni, Aldo Pradana Putra, M. Imron Suhada, dan Suprio dari Kantor Hukum Slamet Har & Partners Way Kandis menegaskan bahwa kliennya mendapatkan putusan bebas murni. Menurut Slamet, putusan ini merupakan hasil dari pembuktian yang intensif selama enam bulan masa persidangan.
“Alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah klien kami bebas murni. Hakim memutuskan bebas murni pada klien kami, dan ini sesuai dengan jerih payah dan ikhtiar yang kita perjuangkan sejak enam bulan yang lalu,” kata Slamet.
Pihaknya menilai fakta-fakta persidangan berhasil membuktikan bahwa Ahmad Alamsyah selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak memiliki niat jahat (mens rea) dalam perkara tersebut.
Tidak ditemukan pula unsur kesengajaan maupun persekongkolan (meeting of minds) dalam pengelolaan anggaran yang dipersoalkan. Terkait langkah ke depan, tim kuasa hukum segera berkoordinasi untuk memastikan proses pembebasan kliennya dari Rutan.
Berbeda dengan sang mantan sekwan, dua terdakwa lainnya dalam perkara korupsi anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara 2022 justru dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan diganjar hukuman penjara cukup tinggi.
Faruk eks Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan, Divonis 9 tahun penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,8 miliar. Sebelumnya, ia dituntut 9 tahun penjara dengan beban uang pengganti Rp1,89 miliar.
Isman Efrilian eks Bendahara Pengeluaran, Dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti sebesar Rp582 juta.
Sebelumnya, dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan oleh JPU Rudi Vernando pada Kamis (22/10), ketiga terdakwa dituntut pidana penjara serta denda masing-masing Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, dengan rincian tuntutan uang pengganti bervariasi mulai dari Rp335 juta untuk Ahmad Alamsyah, Rp582 juta untuk Isman, hingga Rp1,89 miliar untuk Faruk.
Dalam agenda pleidoi sebelumnya, Alamsyah sempat membantah mengirimkan kode OTP kepada Isman, sementara Faruk dan Isman mengakui kesalahan mereka di persidangan.
Menanggapi vonis bebas terhadap Ahmad Alamsyah, Kasi Penuntutan Kejati Lampung, Derry Gusman, menyatakan pihaknya menghargai putusan majelis hakim.
Namun, kejaksaan menyayangkan putusan tersebut diwarnai oleh adanya dissenting opinion dari salah satu anggota majelis hakim.
Mengenai langkah hukum selanjutnya, pihak kejaksaan mengaku akan melaporkan putusan tersebut secara berjenjang kepada pimpinan.
Kejaksaan juga masih akan mengkaji putusan secara mendalam dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait upaya hukum terhadap vonis bebas.
“Kami akan melaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” pungkas Derry.
(jk)
