Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Agenda persidangan lanjutan perkara korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) dengan terdakwa mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kembali memanas di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (4/11/2026).
Usai pemeriksaan saksi dari unsur pimpinan DPRD, sidang melanjutkan agenda pemeriksaan terhadap para terpidana dari jajaran direksi PT Lampung Energi Berjaya (LEB), yakni Budi Kurniawan, M. Hermawan Eriadi, serta Heri Wardoyo, yang hadir bersamaan dengan Ririn Kuswantari.
Namun, jalannya persidangan sempat diwarnai dinamika ketika tim kuasa hukum terdakwa, Henry Yosodiningrat, melayangkan keberatan.
Kubu penasihat hukum meminta agar pemeriksaan saksi Heri Wardoyo dipisah dari Budi Kurniawan dan Hermawan.
Meski sempat mendapat penolakan dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim yang diketuai oleh Nugraha Medica Prakasa akhirnya mengabulkan permohonan tersebut.
Dalam sesi pemeriksaan, mantan Direktur Operasional PT LEB Budi Kurniawan membantah seluruh tudingan terkait adanya aliran dana Rp500 juta yang disebut-sebut untuk mempercepat pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Di hadapan majelis hakim, Budi menegaskan bahwa pengeluaran dana sebesar itu tanpa alasan yang jelas tidak pernah tercatat di dalam pembukuan resmi perusahaan.
“Tidak pernah, Pak. Itulah salah satu yang ditanyakan ke saya, Rp500 juta itu uang siapa? Karena secara pembukuan perusahaan itu tidak ada,” ujar Budi.
Ia juga menepis adanya perintah dari terdakwa Arinal Djunaidi sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyerahkan uang demi mempercepat pengesahan Raperda di PT Lampung Jasa Utama (LJU).
Budi menegaskan bahwa pembiayaan atau pinjaman dengan nominal besar untuk kepentingan pribadi tidak pernah terjadi.
JPU turut mencecar Budi mengenai dugaan pengumpulan uang tantiem dan rapel gaji tahun 2023 yang disisihkan jajaran direksi untuk pihak tertentu, termasuk isu pertemuan komisaris dan direksi yang diperintahkan menyerahkan uang tantiem Rp2,5 miliar untuk tokoh politik. Budi dengan tegas membantah informasi tersebut.
“Saya tidak pernah mengumpulkan atau menyerahkan. Tantiem saya bahkan disimpan dalam bentuk deposito dan sudah diperiksa oleh penyidik,” tegasnya.
Budi bahkan menyampaikan keberatan atas adanya perubahan nama-nama penerima uang yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi lain, karena dinilai tidak sesuai data dan berpotensi merugikan posisinya dalam proses hukum lanjutan.
Sementara itu, mantan Direktur Utama PT LEB M. Hermawan Eriadi, yang sebelumnya dalam sidang sempat disebut terkait dengan penyerahan uang kantong plastik kepada Ririn Kuswantari (meski dalam persidangan ini Hermawan membantah penyerahan uang Rp50 juta tersebut), fokus membeberkan aspek akuntabilitas keuangan perusahaan. Setelah keterangan dikonfirmasi, Ririn Kuswantari dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
Hermawan menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana PI 10 persen di PT LEB telah berjalan secara transparan, berpedoman pada standar akuntansi keuangan, serta rutin diaudit secara resmi.
Di depan majelis hakim, Hermawan merinci penggunaan anggaran operasional sejak perusahaan berdiri pada 2018 yang berkisar di angka belasan miliar rupiah, serta penyetoran dividen ke pemegang saham yang mencapai kurang lebih Rp200 miliar dan alokasi Way Guruh sebesar Rp18,8 miliar.
Saat dicecar JPU ihwal aliran dana gelap kepada Arinal Djunaidi, Hermawan dengan tegas membantahnya.
“Tidak ada. Satu rupiah pun tidak ada [aliran dana ke Arinal,” ucap Hermawan.
Ia menambahkan, sisa dana operasional dan investasi perusahaan sempat berada dalam posisi diblokir sebelum akhirnya disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai barang bukti.
“Uang itu ada utuh masih di rekening, disita oleh kejaksaan,” kata Hermawan, mengonfirmasi sisa saldo rekening perusahaan yang mencapai sekitar Rp23 miliar.
Hermawan juga memastikan bahwa seluruh transaksi alokasi dana PI 10% dan penempatan deposito tercatat rinci dalam laporan keuangan yang secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pengawasan tersebut, menurutnya, tidak hanya melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) independen, tetapi juga diperiksa berkala oleh BPK dan BPKP.
“Semuanya sudah sesuai dengan standar keuangan, akuntansi, dan Rp1 pun dipertanggungjawabkan semuanya,” tandas Hermawan.
Akibat dinamika persidangan yang berlangsung sangat panjang, agenda pemeriksaan terhadap saksi Heri Wardoyo terpaksa ditunda.
Majelis hakim memutuskan penundaan tersebut karena persidangan maraton ini telah berlangsung hingga pukul sepuluh malam. Rangkaian pemeriksaan terhadap Heri Wardoyo dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada persidangan pekan depan.
(jk)
