Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Tim kuasa hukum mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melayangkan kritik tajam usai mengikuti persidangan maraton kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (4/11/2026) malam.
Ditemui awak media di halaman gedung pengadilan usai sidang yang berlangsung hingga larut malam, Henry Yosodiningrat bersama Radhitya Yosodiningrat menyoroti sejumlah kejanggalan dalam dakwaan jaksa serta perbedaan keterangan dari para saksi yang dihadirkan di persidangan.
Henry Yosodiningrat mengungkapkan bahwa dari empat saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan pembuktian tersebut, tidak ada satu pun yang menguatkan tuduhan terkait aliran dana kepada kliennya.
Ia secara khusus menyoroti kesaksian Budi Kurniawan yang dengan tegas membantah sejumlah tudingan krusial, termasuk dugaan penyerahan uang senilai Rp500 juta kepada Heri Wardoyo serta dugaan pengantaran uang kepada Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Lampung.
Melihat adanya perbedaan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan fakta persidangan, pihak kuasa hukum membuka peluang untuk melakukan konfrontasi secara terbuka.
“Nanti kami konfrontir atau kita akan uji dengan saksi yang mengatakan bahwa dia, khusus dalam hal ini Heri Wardoyo,” ujar Henry saat diwawancarai usai sidang, Rabu (4/11/2026).
Henry menegaskan, apabila pihak yang memberikan keterangan dalam BAP tetap mempertahankan pernyataannya yang bertolak belakang dengan fakta persidangan, pihaknya tidak segan-segan meminta agar dilakukan konfrontasi resmi.
Bahkan, ia mengingatkan konsekuensi hukum bagi saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.
“Karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah lembaga persidangan,” tegasnya.
Selain dinamika kesaksian saksi, kubu Arinal Djunaidi secara khusus mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara sebesar Rp264 miliar yang dicantumkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaan.
Henry mengaku bingung dengan asal-usul angka kerugian negara tersebut. Pasalnya, jajaran direksi BUMD yang hadir memberikan kesaksian di persidangan menyatakan bahwa seluruh aliran keuangan perusahaan tercatat secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih lagi, sebagian dana operasional dan investasi yang tersisa kini telah disita secara utuh oleh pihak kejaksaan sebagai barang bukti.
Hal senada disampaikan oleh Radhitya Yosodiningrat. Ia menilai klaim kerugian negara sebesar Rp264 miliar dalam dakwaan jaksa tidak sejalan dengan fakta-fakta keuangan yang terungkap di muka persidangan.
“Rp264 miliar dalam dakwaan jaksa, tadi direksi menyatakan semua uang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Radhitya.
Radhitya juga mempertanyakan keberadaan sisa dana perusahaan yang nominalnya masih utuh dan telah diamankan oleh penegak hukum.
“Jadi Rp264 miliar itu yang mana, saya masih bingung saat ini,” pungkasnya.
(jk)
