Lampung Tengah, Pojok Sumatera —
Langkah strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kembali dibuktikan oleh Rumah Sakit Islam (RSI) Asy Syifaa, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Fasilitas kesehatan ini resmi menerima penyerahan Sertifikat Halal untuk Instalasi Gizi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Penyerahan sertifikasi halal tersebut dilakukan secara langsung oleh tim Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Edukasi Halal Indonesia (EHI) yang diwakili oleh dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS, dan Ns. Dian Novita, M.Kep., Sp.KMB selaku Manager Mutu LPH EHI. Dokumen penting jaminan kehalalan ini diterima langsung oleh Direktur RSI Asy Syifaa, dr. Imilia Safitri, M.Kes., CBC., CHQP.
Pencapaian ini menandai komitmen kuat RSI Asy Syifaa dalam menghadirkan standar mutu pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada aspek kehalalan dan kesterilan makanan bagi para pasien yang dirawat.
Dalam keterangannya, Tim LPH EHI, Henny Mariantika, S.H., M.Pd., menjelaskan bahwa Instalasi Gizi merupakan pintu utama sertifikasi halal di sebuah rumah sakit.
Hal ini krusial mengingat setiap hari makanan yang dikonsumsi pasien harus memenuhi standar Halal, Aman, Sehat, dan Thayyib.
“Yang disertifikasi bukan hanya makanannya, tapi seluruh prosesnya: mulai dari bahan dibeli, disimpan, dimasak, sampai disajikan ke pasien,” ujar Henny.
Proses panjang hingga terbitnya sertifikat ini meliputi beberapa tahapan ketat, mulai dari pembentukan Tim Manajemen Halal dan penunjukan Penyelia Halal, penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga audit langsung ke dapur rumah sakit oleh auditor LPH.
Setelah melalui proses pemeriksaan mendalam, termasuk pengecekan bahan baku, kebersihan tempat, proses pengolahan, hingga wawancara karyawan, berkas kemudian diajukan ke Komite Fatwa Produk Halal (MUI) sebelum akhirnya BPJPH menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku 4 tahun.
Menanggapi indikator utama kelulusan sertifikasi, Henny menegaskan bahwa komitmen terhadap bahan baku halal adalah harga mati. Dalam standar sertifikasi halal, klaim kehalalan tidak bisa hanya dinyatakan secara lisan.
“Dalam sudut pandang sertifikasi halal, bahan baku yang dimaksud itu adalah bahan baku yang juga sudah bersertifikat halal. Jadi, instalasi gizi rumah sakit yang mau berproses halalnya harus sudah menggunakan bahan baku yang tersertifikasi,” tegasnya.
Jika rumah sakit di daerah mengalami kendala dalam mencari rujukan bahan baku halal, pihak LPH EHI siap turun tangan memberikan pendampingan dan merekomendasikan supplier yang telah memegang sertifikat halal resmi.
Hingga saat ini, LPH EHI mencatat tren positif di mana sekitar 85 persen rumah sakit di Lampung telah menunjukkan komitmen untuk berproses sertifikasi halal secara bertahap.
Sejumlah rumah sakit besar di Lampung telah lebih dulu mengantongi sertifikat ini, seperti RS Urip Sumoharjo, RS Yukum Medical Center, RS Harapan Bunda Lampung Tengah, RS Kartini, RS Permata Hati Way Jepara, hingga RS Permata Hati Metro.
Tercatat sudah belasan sertifikat yang diterbitkan, sementara puluhan rumah sakit lainnya kini tengah menunggu jadwal audit.
Menutup keterangannya, LPH EHI mengingatkan pentingnya percepatan pengurusan sertifikasi halal ini bagi seluruh rumah sakit, termasuk rumah sakit yang berada di bawah naungan yayasan non-muslim.
Mengingat mayoritas pasien yang dirawat adalah masyarakat muslim, penyediaan produk makanan yang dijamin kehalalannya merupakan hak mutlak pasien yang harus diakomodir.
Kendati pemerintah memberikan relaksasi perpanjangan masa pengurusan sertifikasi halal hingga tahun 2028, pihak LPH EHI mengimbau agar rumah sakit tidak mengabaikan proses ini demi menghindari penegakan sanksi di kemudian hari serta demi memberikan kepastian kenyamanan bagi masyarakat luas.
(jk)
