KONTEN POP UP
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Pengadaan HP Mewah DPMPTSP Balam Dikritik Pengamat

Benny N.A. Puspanegara

Bandar Lampung, pojoksumatera.id – Pengadaan telepon genggam premium Samsung Galaxy Z Fold 5 senilai Rp19.543.770 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 di kritik keras Benny N.A. Puspanegara, Pemerhati Kebijakan Hukum Sosial Publik sekaligus Eksekutif Nasional AKKI.

Ia mempertanyakan rasionalitas, urgensi, dan sensitivitas penggunaan anggaran daerah untuk pengadaan perangkat komunikasi dengan nilai hampir Rp20 juta tersebut.

Menurut Benny, persoalan ini bukan semata-mata tentang pembelian satu unit telepon genggam berharga mahal. Lebih dari itu, pengadaan tersebut menyangkut bagaimana pemerintah menentukan prioritas belanja, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mempertanggung jawabkan setiap rupiah uang rakyat.

“APBD bukan uang warisan nenek moyang pejabat, bukan rekening pribadi birokrasi, dan bukan ATM kekuasaan yang bisa digunakan untuk memuaskan selera fasilitas kedinasan. Itu uang rakyat\! Ada keringat buruh, petani, pedagang kecil, pelaku usaha, dan masyarakat yang setiap hari berjuang mempertahankan kehidupannya,” tegas Benny.

Ia menilai, ketika masyarakat terus didorong untuk berhemat dan pemerintah dituntut mengutamakan efisiensi, setiap pengadaan barang dengan nilai besar semestinya memiliki alasan kebutuhan yang jelas dan terukur.

“Rakyat disuruh mengencangkan ikat pinggang, birokrasi malah mengencangkan spesifikasi gadget. Jangan sampai pelayanan publik low battery, sementara fasilitas pejabat full specification,” sindirnya.

E-Purchasing Bukan Jaminan Pengadaan Bebas Masalah

Benny menegaskan bahwa penggunaan metode E-Purchasing melalui katalog elektronik tidak otomatis menjamin sebuah pengadaan telah memenuhi seluruh prinsip tata kelola keuangan negara.

Kepatuhan terhadap prosedur harus disertai kewajaran harga, urgensi kebutuhan, kesesuaian spesifikasi, manfaat barang, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Baca Juga:  Instruksi Eva Dwiana, Dinas Perkim Bandar Lampung Mulai Tertibkan Kabel Semrawut Secara Bertahap

Ia pun mempertanyakan sejumlah hal mendasar terkait pengadaan tersebut.

Di antaranya, apa urgensi penggunaan Samsung Galaxy Z Fold 5 untuk menunjang pekerjaan DPMPTSP? Siapa penerima atau pengguna perangkat tersebut? Apakah terdapat kajian kebutuhan dan spesifikasi teknis? Bagaimana dasar pembagian dua rincian alokasi anggaran? Serta bagaimana penjelasan mengenai rentang jadwal pemilihan penyedia Juli 2025 hingga Juli 2026 sebagaimana diberitakan?

Selain itu, Benny meminta agar kewajaran harga pengadaan dapat dijelaskan melalui pembandingan dengan harga pasar dan produk sejenis.

“Jangan berlindung di balik E-Purchasing seolah-olah itu jimat sakti yang bisa menyucikan setiap keputusan belanja. Katalog elektronik itu instrumen pengadaan, bukan mesin pencuci kebijakan. Yang digital itu sistemnya, bukan jaminan bahwa akal sehat pengambil keputusannya sudah berjalan,” ujarnya.

Ia meminta DPMPTSP tidak cukup hanya memberikan penjelasan normatif, tetapi juga membuka data dan dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan.

“Kalau memang kebutuhannya rasional, buka dokumennya. Kalau manfaatnya jelas, paparkan indikatornya. Kalau prosesnya benar, buktikan melalui transparansi. Jangan jadi pahlawan ketika menyusun anggaran, lalu menghilang ketika rakyat bertanya,” tambahnya.

Kebutuhan Pelayanan atau Kemewahan Birokrasi?

Benny juga menyoroti relevansi pengadaan tersebut dengan tugas pokok DPMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan perizinan, memfasilitasi investasi, dan membantu masyarakat maupun pelaku usaha memperoleh kemudahan berusaha.

Setiap belanja modal harus memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan tidak mempersoalkan pemerintah membeli perangkat teknologi berkualitas tinggi. Namun, harga dan spesifikasi barang harus proporsional dengan kebutuhan serta manfaat yang dihasilkan.

Baca Juga:  Masyarakat Lampung Bakal Aksi Dukungan Program MBG di Tugu Adipura

“Jangan sampai masyarakat datang membawa harapan mendapatkan pelayanan cepat, tetapi yang lebih dahulu mendapatkan peningkatan spesifikasi justru perangkat komunikasi di meja birokrasi. Rakyat membutuhkan kinerja, bukan kemewahan yang dibungkus dengan narasi kedinasan,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta DPMPTSP menjelaskan secara terbuka manfaat pengadaan tersebut bagi peningkatan produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Benny Desak APH dan Inspektorat Turun Tangan

Tak hanya meminta penjelasan dari pihak DPMPTSP, Benny juga mendorong aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), inspektorat, dan aparat penegak hukum (APH) untuk mencermati pengadaan tersebut secara profesional dan independen.

Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, spesifikasi teknis, proses E-Purchasing, kewajaran harga, penerimaan barang, pengguna barang, hingga kesesuaian realisasi dengan tujuan kegiatan.

Apabila ditemukan persoalan administratif, menurutnya, harus ada tindakan sesuai ketentuan. Sementara jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan menunggu persoalan menjadi viral baru aparat terlihat sibuk. Pengawasan bukan pekerjaan pemadam kebakaran yang baru bergerak ketika api sudah membesar,” katanya.

Benny juga mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk menghindari pertanggung-jawaban.

“Jangan merasa jabatan adalah benteng kekebalan. Jangan menganggap pangkat, seragam, kewenangan, kedekatan politik, atau akses kekuasaan sebagai tiket bebas dari pertanggungjawaban. Jabatan itu sementara, kewenangan ada batasnya, tetapi pertanggungjawaban atas kebijakan tidak berhenti ketika seseorang turun dari kursinya,” tandasnya.

Kepercayaan Publik Jangan Dikorbankan

Lebih lanjut, Benny menilai tantangan terbesar pemerintahan bukanlah kritik masyarakat, melainkan hilangnya kepercayaan publik akibat kebijakan yang tidak transparan, tidak sensitif terhadap kondisi sosial, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:  Proyek CCTV “Seribu Wajah” Diduga Sarat Penyimpangan, Aliansi Minta Aparat Bertindak

Ia mengingatkan agar penyelenggara pemerintahan tidak kehilangan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan.

“Jangan sampai meja kerja semakin mewah, tetapi kepekaan sosial semakin murah. Jangan sampai semakin tinggi jabatan seseorang, semakin rendah sensitivitasnya terhadap uang rakyat,” ujarnya.

Benny juga menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah.

Menurut dia, kritik terhadap pengadaan bukan berarti masyarakat anti terhadap pejabat atau fasilitas kedinasan. Kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol publik agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

APBD Harus Kembali untuk Kepentingan Rakyat

Menutup pernyataannya, Benny menegaskan bahwa dirinya tidak menghakimi siapa pun sebelum adanya pembuktian. Namun, ia menolak segala bentuk pemborosan anggaran yang tidak dapat dijelaskan secara rasional dan dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak meminta pejabat menjadi miskin. Saya meminta pejabat jangan kehilangan rasa malu. Saya tidak melarang pemerintah membeli barang berkualitas. Saya meminta setiap rupiah uang rakyat memiliki alasan, manfaat, dan pertanggungjawaban yang jelas\!” tegasnya

Ia pun meminta DPMPTSP Bandar Lampung memberikan penjelasan terbuka agar polemik pengadaan tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.

“Kalau memang tidak ada yang salah, jawab dengan data. Kalau semuanya benar, buktikan dengan dokumen. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, jangan berharap jabatan dapat menghapus pertanggung-jawaban,” pungkas Benny. (Kin)

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *