Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah dan pemutakhiran data sosial ekonomi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026). Pemprov Lampung mengikuti rapat melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Rapat tersebut juga membahas kenaikan harga ikan segar, progres Sensus Ekonomi 2026, peluncuran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai tren kenaikan inflasi meskipun inflasi nasional secara tahunan atau year-on-year tercatat 3,34 persen. Tren kenaikan selama tiga bulan terakhir perlu diantisipasi agar inflasi tidak melampaui batas atas sasaran pemerintah sebesar 3,5 persen.
Menurut Tito, kenaikan inflasi berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, dan beras perlu terus dipantau. Selain itu, sektor transportasi juga menjadi perhatian karena dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pada Juni 2026, komoditas penyumbang inflasi bulanan terbesar meliputi bawang merah, bawang putih, beras, wortel, dan ikan segar. Kenaikan harga minyak goreng juga mulai terlihat.
Sementara itu, secara tahunan, inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras.
Amalia menjelaskan, inflasi ikan segar dipengaruhi kenaikan harga solar yang berdampak terhadap aktivitas nelayan, serta kondisi cuaca yang kurang mendukung kegiatan penangkapan ikan di sejumlah daerah. Komoditas tersebut mencatat inflasi tahunan sebesar 8,87 persen dan mengalami kenaikan harga di 36 provinsi.
BPS juga mencatat pada minggu kedua Juli 2026, sebanyak enam provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 32 provinsi mengalami penurunan. Di wilayah Sumatera, kenaikan IPH terutama dipicu cabai merah dan beras. Adapun di luar Sumatera dan Jawa, komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan IPH adalah cabai rawit, cabai merah, dan beras.
Selain pengendalian inflasi, rakor membahas pemanfaatan DTSEN sebagai basis data nasional untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.
Amalia mengatakan BPS telah merilis DTSEN Versi 3 Tahun 2026 pada 10 Juli 2026. Data tersebut mencakup 290,1 juta rekam individu dan 95,9 juta rekam keluarga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
BPS meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan BPS daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyinkronkan serta memperbarui data secara berkala. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan data desil nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai sumber pembiayaan program agar bantuan dan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menjadi dasar konsolidasi data sosial ekonomi nasional melalui satu data yang dikelola BPS. Karena itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu terlibat aktif memperbarui data agar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Ia menyebut digitalisasi penyaluran bantuan sosial direncanakan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. Uji coba telah dilakukan di Banyuwangi dan diperluas ke 43 kabupaten/kota.
Hingga 7 Juli 2026, lebih dari 731 ribu keluarga tercatat telah mendaftar dalam sistem perlindungan sosial digital dengan dukungan sekitar 66 ribu agen aktif di lapangan.
“Kunci keberhasilan digitalisasi bansos ada pada keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data, verifikasi lapangan, pemanfaatan DTSEN, serta sosialisasi kepada masyarakat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” kata Saifullah.
Rakor tersebut juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rini Dyah Mawarty, menjelaskan program tersebut bertujuan menyediakan rumah layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan sektor ekonomi terkait industri perumahan.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, pemerintah daerah didorong memberikan kemudahan berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat dukungan anggaran sektor perumahan dalam APBD serta mengoptimalkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui verifikasi calon penerima yang lebih akurat.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah pusat mendorong penguatan kerja sama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BPS untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan akurasi data sosial ekonomi, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.
(*)
